Blitar, Memo.co.id
Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja marathon bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul guna membahas Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2026–2046.
Pembahasan regulasi tata ruang ini dinilai sangat krusial karena menjadi pedoman induk penataan wilayah, pemanfaatan ruang, serta penetapan zonasi pembangunan Kabupaten Blitar hingga dua dekade mendatang.
Pihak Pansus III DPRD Kabupaten Blitar menekankan bahwa pemetaan tata ruang harus memperhitungkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, industri, serta perlindungan kawasan pertanian produktif dan pemukiman warga.
“Penyusunan Ranperda RTRW 2026–2046 ini harus dilakukan secara cermat dan visioner. Tata ruang yang kita bahas hari ini akan menentukan arah pembangunan, investasi, dan kelestarian lingkungan Kabupaten Blitar untuk 20 tahun ke depan,” tegas jajaran Pansus III DPRD Kabupaten Blitar.
Selain menyelaraskan aspek teknis dengan OPD terkait, legislatif juga mendorong keterbukaan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan regulasi tata ruang yang dihasilkan responsif terhadap potensi daerah serta mampu meminimalkan potensi konflik lahan di masa depan.
Melalui pembahasan yang matang ini, Pansus III berharap Ranperda RTRW 2026–2046 dapat segera disahkan menjadi Perda yang presisi, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.**
