Memo, Nganjuk — Kebijakan mutasi puluhan pengawas sekolah dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Nganjuk memicu gelombang protes keras dari sejumlah kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Meski Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi telah mengarahkan pembatalan mutasi dan pengembalian posisi pengawas ke tempat semula, Kepala Diknas Nganjuk Puguh Harnoto disinyalir tetap mempertahankan beberapa pengawas di korwil tertentu.
Hal ini lantas menyulut gejolak internal yang diwarnai isu perselingkuhan pejabat hingga tuduhan pelanggaran prinsip “Komitmen Nol Rupiah”.
Penolakan mutasi terkonsentrasi di sejumlah wilayah Korwil, antara lain Pace, Berbek, Sawahan, Loceret, dan Patianrowo. Di Korwil Pace, Berbek, dan Sawahan, para guru serta kepala sekolah aktif menggelar pertemuan untuk menuntut penegakan aturan secara merata tanpa pengecualian.
Para pendidik mencium adanya kejanggalan di balik keputusan Kepala Diknas yang terkesan tebang pilih dalam membatalkan Surat Tugas (ST) mutasi pengawas.
“Kami curiga ada komitmen lain di luar prinsip komitmen nol rupiah yang diterapkan oleh Bupati Marhaen,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Gejolak di lapangan makin memanas seiring berhembusnya isu perselingkuhan yang melibatkan oknum pengawas di Pace berinisial SGT dengan seorang kepala sekolah berinisial NNK.
Kasus dugaan perselingkuhan yang memanfaatkan rumah singgah di wilayah Pace tersebut bahkan merembet pada keretakan rumah tangga serta aksi penolakan kegiatan Dharma Wanita oleh para istri pengawas di dua kecamatan.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan skandal moral tersebut, Kepala Diknas Nganjuk Puguh Harnoto enggan bertanggung jawab dan menegaskan bahwa persoalan tersebut berada di luar ranah dinas.
“Soal urusan rumah tangga, saya tidak tahu. Itu urusan mereka sendiri,” tegas Puguh saat dihubungi via telepon.
Puguh banyak mengatakan p-erihal mutasi para pengawas. Menurut Puguh, mutasi pengawas itu menjadi kewenangannya dan hal yang wajar. Selain penyegaran juga untuk pembinaan karier pengawas. ” Itu memang kewenangan saya yang harys saya lakukan,” katanya
Sayangnya, mutasi tersebut akhirnya dikembalikan lagi ke posisi semula, menyusul peruintah dari Bupati Nganjuk Marhaein . Hanya saja, perintah Bupati disikapi dengan pilih pilih. Beberapa wiolayah tertentu tetap dipertahankan dan diberi kelonggaran untuk menjalankan surat tugas yang dibuat Puguh.
Sayangnya, akibat kebijakan untuk mem[pertahankan surat tugas Kepala Dinas Pendidikan tersebut, kondisi di Korwil Pace dan Sawahan semakin krusial. Diperoleh informasi, istri pejabat di Pace , rumah tangganya semakin berantakan setelah mutasi dilakukan Dinkas Nganjuk. Rumah singgah yang disewa pengawas dan pasangan selingkuhnya berada di wilayah Pace.
Terkait informasi ini, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Puguh Harnoto menjelasakan, soal perselingkungan di luar ranah kerjanya. ” Soal urusan rumah tangga, saya tidak tahu. Itu urusan mereka sendiri,” kata Puguh.
Pernyataan Kepala Diknas tersebut langsung mendapat bantahan keras dari mantan pejabat dinas setempat. Suwarno, mantan Kasi Pembinaan Diknas Nganjuk yang baru saja purna tugas, menegaskan bahwa dinas memiliki tanggung jawab moral terhadap jajarannya.
“Selama bertugas di kantor Diknas, itu tugas saya melakukan pembinaan kepada mereka,” pungkas Suwarno.
