Memo, Kediri — Pemerintah Kota Kediri memandang pentingnya ketersediaan basis data wilayah yang akurat dan mutakhir sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang tepat sasaran di tingkat akar rumput.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan strategis yang diinisiasi untuk mengoptimalkan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) ini diikuti oleh para pejabat seksi pemerintahan, operator data kelurahan, serta jajaran kecamatan se-Kota Kediri dengan menghadirkan narasumber dari DPMD Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan data aplikasi Prodeskel per 1 Oktober 2026, dari total 46 kelurahan di Kota Kediri, tercatat 10 kelurahan berstatus Swasembada, 31 kelurahan Swakarsa, dan 5 kelurahan berstatus Swadaya. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya akselerasi pembaruan data dinamis agar potensi riil masyarakat dapat terpetakan secara komprehensif.
Gus Qowim mengungkapkan bahwa tantangan pengelolaan data kerap terbentur oleh kesenjangan kompetensi teknis maupun rotasi kepegawaian. Oleh karena itu, pembinaan ini dirancang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas aparatur kelurahan dalam menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bimbingan teknis ini merupakan bentuk intervensi strategis yang mutlak diperlukan. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan wadah krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkuat kapasitas aparatur sipil kita di garis depan pelayanan data,” tegas Gus Qowim di hadapan para peserta.
Melalui penguatan koordinasi lintas OPD—termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kominfo—Pemkot Kediri berharap seluruh operator dapat melakukan pemutakhiran data secara berkala guna mendukung akselerasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
