Memo, Surabaya — Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Timur resmi melakukan perombakan total pada mekanisme perencanaan dan penganggaran dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) dewan guna menutup celah praktik korupsi, Senin (26/10/2026).
Langkah pembenahan sistemik ini dilakukan dengan pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Upaya ini dipicu oleh terkuaknya serangkaian skandal dugaan korupsi serta praktik penyimpangan dana hibah pokir yang menyeret sejumah pimpinan dan anggota legislatif Jawa Timur di meja hijau.
Perubahan skema ini ditujukan untuk mentransformasi penyaluran dana aspirasi agar lebih akuntabel, transparan, serta mengedepankan asas kehati-hatian. Langkah pendampingan oleh dua lembaga pengawas dan penegak hukum tersebut berfokus pada digitalisasi tata kelola, validasi ketat penerima dana kelompok masyarakat (pokmas), hingga pemangkasan alur transaksi informal yang rawan manipulasi.
Melalui formulasi baru ini, seluruh tahapan pengusulan pokir wajib mengacu pada alur perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan praktik “ijon fee” maupun pemotongan jatah alokasi proyek yang selama ini menjadi modus operandi penyalahgunaan dana hibah di lingkungan legislatif.
Langkah reformasi penganggaran ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan penyaluran dana hibah pokir benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pembangunan masyarakat Jawa Timur.
