Wacana mengenai rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk merekrut 24.000 tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan telah memantik diskusi. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, turut angkat bicara, mengingatkan kembali akan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI yang sesungguhnya.
Sebagai purnawirawan TNI, beliau menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang peran militer dalam sistem pertahanan rakyat semesta, serta implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Jejak "Para Jendral" di Balik Penyelundupan di Bea Cukai, Ini Peringatan Keras Eks Kepala PPATK
Menurut Hasanuddin, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, prioritas utama prajurit TNI seharusnya terfokus pada kesiapan tempur melalui latihan yang intensif. Ini adalah fondasi utama doktrin pertahanan Indonesia yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh potensi negara dioptimalkan untuk kepentingan pertahanan.
Dalam konteks ini, doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut. Ini berarti, jika terjadi konflik, perlawanan akan dimulai dengan perang konvensional dan, bila diperlukan, berlanjut menjadi perang gerilya hingga kemenangan dapat dicapai.
Baca Juga: PDI Perjuangan Murka, Budi Arie Dilaporkan Bareskrim atas Tuduhan Judi Online
Hasanuddin menjelaskan, dalam skenario perang berlarut, penyediaan logistik menjadi sangat vital, termasuk ketersediaan bahan makanan di seluruh pelosok, mulai dari desa, kampung, hingga kota. Hal ini krusial agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.
Oleh karena itu, dalam situasi darurat perang, prajurit TNI memang dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian di lapangan untuk membangun depot-depot logistik.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Namun, sang Mayor Jenderal TNI (Purn) ini menegaskan perbedaan peran dalam kondisi damai. Ketika negara dalam keadaan damai, tugas pembangunan depot-depot logistik atau upaya ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif.
Alih-alih, fungsi ini seharusnya diserahkan kepada kementerian yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya, yakni Kementerian Pertanian. Pembagian tugas ini akan memastikan efisiensi dan spesialisasi dalam pengelolaan sektor-sektor strategis negara.
Sebagai informasi, batalyon teritorial yang direncanakan ini akan terdiri dari empat kompi: kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Batalyon ini direncanakan akan tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan mendukung stabilitas dan pembangunan.
Namun, pandangan dari Hasanuddin ini menyoroti perlunya kajian lebih lanjut mengenai batasan dan sinergi antara peran pertahanan militer dengan agenda pembangunan sipil, demi menjaga efektivitas dan fokus masing-masing institusi ( af )
