Respons Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro), Iwan Takwin, terhadap tuntutan warga Kampung Bayam terkait hak huni mereka mencerminkan kolaborasi dan komunikasi yang diupayakan dalam menjaga hubungan harmonis.
Dalam wawancara di Wisma Nusantara, Iwan menegaskan komitmen tim community development JakPro dalam memastikan keselarasan kepentingan. Seiringnya waktu, pentingnya sosialisasi dan transparansi kegiatan di wilayah publik semakin ditekankan. Hal ini menjadi cerminan berarti dari upaya untuk menghindari konflik dan mencapai solusi bersama.
Kolaborasi dan Komunikasi: JakPro Tanggapi Tuntutan Warga Kampung Bayam
Tanggapan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro), Iwan Takwin, terhadap tuntutan yang diajukan oleh penduduk Kampung Bayam kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, direspons dengan tanggapan alami dan khas manusia.
Dalam hal ini, Iwan Takwin menyatakan bahwa JakPro, melalui tim pengembangan masyarakat, telah menjalin komunikasi dengan penduduk Kampung Bayam terkait hak huni mereka.
“Dalam situasi ini, kolaborasi menjadi kunci. Kami telah menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan berkelanjutan. Sebagai tambahan, JakPro memiliki tim khusus dalam pengembangan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses komunikasi ini. Tentunya, kami berharap agar tindakan ini diberdayakan dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika langkah ini tidak diambil, tanggung jawab akan berpindah tangan kepada kami juga,” ungkap Iwan saat diwawancarai di Wisma Nusantara, pusat Jakarta, pada hari Rabu (16/8).
Iwan juga membeberkan bahwa JakPro, sebagai pihak yang mengelola Kampung Susun Bayam, telah aktif dalam mengedukasi dan menginformasikan mengenai semua kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut.
Transparansi Kunci Sukses: JakPro Sosialisasikan Aktivitas di Kampung Susun Bayam
“Dalam konteks ini, kami meyakini bahwa setiap aktivitas yang berlangsung di ruang publik harus diiringi dengan komunikasi yang efektif dan penyuluhan yang memadai. Inilah yang menjadi fokus utama kami,” jelasnya.
Sebelumnya, penduduk Kampung Bayam mengambil langkah untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT JakPro di PTUN Jakarta karena belum adanya langkah konkret dalam memenuhi hak-hak mereka untuk menghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam.
Tuntutan hukum tersebut telah diajukan oleh 123 kepala keluarga (KK) yang diwakili oleh tujuh individu warga, dan telah resmi tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 379/G/TF/2023/PTUN-JKT.
Pihak penggugat menuntut tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT JakPro, karena kedua belah pihak dinilai belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberikan unit-unit hunian di Kampung Susun Bayam kepada masyarakat Kampung Bayam.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pesan dan informasi dari Iwan Takwin serta peran JakPro dalam situasi ini dapat tersampaikan secara tepat dan efektif, serta memperjelas upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
Menyikapi Tuntutan Warga Kampung Bayam: Respons JakPro dan Harapan Masa Depan
Sebelumnya, tuntutan hukum oleh penduduk Kampung Bayam telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara 379/G/TF/2023/PTUN-JKT. Mereka menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT JakPro karena dinilai belum memenuhi hak huni warga atas Kampung Susun Bayam.
Namun, respons komprehensif dari Iwan Takwin dan langkah-langkah nyata yang diambil oleh JakPro memberikan harapan akan solusi yang memuaskan bagi semua pihak terlibat. Dengan begitu, masa depan Kampung Susun Bayam dapat menjadi contoh nyata harmoni antara pengelola properti dan komunitas lokal.
