Dalam hal penyediaan tiket, pemerintah memiliki tujuan untuk menyederhanakan sistem. Terutama, KCJB akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga menyampaikan bahwa status tiket feeder KCJB, apakah berbayar atau tidak, belum dapat dipastikan.
“Kami sedang berdiskusi dengan KAI (Kereta Api Indonesia) mengenai hal ini, maka dari itu kami belum dapat mengumumkan tarif secara definitif. Karena kami ingin menciptakan integrasi tiket dengan feeder dan LRT seperti yang disebutkan. Karena itu, saat Commercial Operation Date (COD) tiba, pengalaman penumpang akan menjadi lebih lancar dan kami berupaya untuk membuat proses pemesanan tiket menjadi lebih mudah,” paparnya.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Kebijakan Subsidi Transportasi Publik: Dukungan dan Tantangan
Dalam menghadapi perubahan paradigma dalam transportasi, langkah-langkah seperti memberikan subsidi pada berbagai jenis transportasi publik telah diambil oleh pemerintah, termasuk subsidi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dukungan Presiden Jokowi terhadap inisiatif ini menunjukkan komitmen dalam memajukan transportasi berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti penentuan besar subsidi dan harga tiket yang sesuai.
Perlunya integrasi dengan sistem transportasi lain, seperti LRT Jabodebek, juga menjadi poin penting untuk memudahkan mobilitas. Semua upaya ini diarahkan untuk mencapai tujuan akhir: mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan mendukung lingkungan yang lebih bersih dan ramah.
