Lebih jauh, Elim menilai bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan semangat janji politik yang diusungnya bersama Wali Kota saat kampanye — yaitu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan klarifikasi.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan ke Kemendagri agar jelas apakah proses mutasi ini sudah sesuai aturan atau tidak,” tandasnya.
Baca Juga: RUPS BPR Penataran, Perkuat Manajemen Risiko Kredit
Elim juga menyinggung bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran di lingkungan Pemkot Blitar. “Selama ini saya tidak diajak komunikasi terkait anggaran. Saya hanya sekali ikut rapat ketika pembahasan APBD 2026, itu pun saat ada surat pemotongan anggaran 18 persen atau sekitar Rp114 miliar,” jelasnya.
Ia pun berencana menindaklanjuti sejumlah OPD yang belum menyampaikan laporan kerja tahunan, padahal tahun anggaran hampir berakhir. “Saya sudah minta laporan dari beberapa OPD tapi belum diberikan sampai hari ini. Kalau dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Baca Juga: Ratusan Warga 212 Datangi Kantor Kecamatan Rejotangan, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak
Menutup pernyataannya, Elim menyoroti terbatasnya kewenangan yang diberikan kepadanya, termasuk dalam urusan administrasi pemerintahan. “Saya tetap ke kantor setiap hari dan menjalankan fungsi pengawasan, tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui,” pungkasnya.**
