Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Palembang, tercatat Kota Palembang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,17 persen.
Namun, peningkatan persentase aktivitas ekonomi di Palembang tidak seiring dengan pengurangan angka kemiskinan , dan justru pertumbuhan ekonomi yang positif tak mampu menurunkan jumlah warga miskin.
“Kondisi ini mendorong Pemkot untuk mengentaskan dan pengangguran dalam satu agenda pembangunan yang dicanangkan tahun depan,” ujar Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi, Selasa (15/3/2022).
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat jumlah warga miskin di Palembang pada 2021 naik menjadi 191.200 jiwa dari sebelumnya 182.610 jiwa yang berarti meningkat 8.590 orang dalam setahun atau diangka 11,34 persen dari total 1.656.073 penduduk.
“Oleh karenanya, kami memprioritaskan perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan peningkatan investasi,” katanya.
Sedangkan angka pengangguran terbuka atau TPT di Palembang tahun 2021 per bulan Agustus senilai 10,11 persen dari total penduduk menyeluruh di Bumi Sriwijaya yang mengalami peningkatan 9,86 persen dari tahun 2020.
“Sehingga pembangunan perlu terlaksana yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, Ekowati Retnaningsih menambahkan, adanya rencana pembangunan pada 2023 mendatang diminta untuk berjalan sesuai arah kemajuan daerah.
“Mulai dari pengentasan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angka IPM dan angka pengangguran terbuka. Ini karena penduduk Palembang banyak, sehingga sangat memengaruhi angka provinsi Sumsel,” pungkasnya.
