“Hal ini sejalan dengan slogan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ‘Dirgahayu RI ke-80 tahun, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menanggapi isu tambang ilegal yang merugikan negara.
Baca Juga: UMKM Lokal Bergairah, RaDja Hadirkan Bazar 10 Hari Penuh di Kanigoro
“Pemerintah daerah akan menangani masalah tersebut secara linier dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tamdasnya.
Ia menambahkan, bahwa sebelum pidato kenegaraan, telah ada regulasi baru yang diharapkan dapat membantu Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal, khususnya dalam pendanaan program spesialisasi tambang.
Baca Juga: Evaluasi Inspektorat, Kades Serang Fokus Benahi Administrasi BUMDes
“Secara linier, kita harus tetap fokus pada isu tambang ilegal, karena ini merugikan negara. Regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan potensi APBD kita,” imbuhnya.
Ratna Dewi memastikan, bahwa program-program pemerintah akan tetap berjalan sesuai proses yang ada.
Baca Juga: Gus Tamim Gaungkan Ketahanan Pangan Keluarga Lewat Greenhouse Skala Kecil
“Saya tegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.**
