Blitar, Memo
Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso, menegaskan tidak ada mafia proyek yang berkaitan berita hoax dana hibah Kementerian PUPR. Yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut mekanisme penganggaran dari pusat ke daerah melalui DAK.
” Soal rencana pembangunan infrastruktur di Blitar, mekanismenya masih dalam taraf pembicaraan. Sekarang masih dalam taraf koordinasi di kementerian . Hanya saja, mekanisme penganggaran melalui DAK,” kata Wabup Blitar Rahmad Santoso.
“Soal rencana anggaran pembangunan buat infrastruktur di wilayah Blitar masih dikaji ulang. Pasalnya, pagu anggaran tersebut dikaji bukan melalui DPD RI, tapi di DPR RI komisi V,” terangnya.
Tekait isu yang berkembang, setelah pihak kementerian PUPR menerbitkan berita hoax, Bupati Blitar bersama pejabat teras kena tipu, pada akhirnya terjawab. Rencana pembangunan infrastruktur, masih dibahas.
Pembahasan masih berlangsung bersamaan dengan semua program kegiatan yang penganggarannya dari pusat. Tentu saja alokasi dana melalui mekanisme yang lazim dalam penganggaran, yakni melaui DAK.
Masyarakat Blitar Berharap Terima Manfaat dari Proyek Infrastruktur dari Pusat
Adanya aktifitas demo yang menuntut DPRD Kabupaten Blitar membentuk Pansus untuk membuka tabir isu hoaks dibalik rumor dana hibah dari Kementerian PUPR untuk proyek insfrastruktur di Kabupaten Blitar tersebut, menandakan bahwa masyarakat di Kabupaen Blitar memang berharap dengan adanya proyek infrastruktur itu.
