“Kalau memang program ini untuk gizi anak, harusnya disiapkan makanan yang layak setiap hari, bukan dilempar bahan mentah begini. Ini bukan program gizi, tapi seperti asal buang bahan supaya laporan aman. Anak-anak bukan dapur berjalan yang disuruh masak sendiri,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab pihak sekolah maupun pihak penyedia program.
Baca Juga: Respons Cepat Polres Blitar, Arena Judi Sabung Ayam di Bajang Langsung Dibongkar
“Kami ini orang tua, bukan penonton. Program pemerintah yang harusnya membantu anak-anak malah jadi bahan lawakan. Kalau dirapel begini, lalu hitungan gizinya bagaimana? Apakah ini dibenarkan dalam aturan?” tambahnya.
Gelombang protes tidak hanya datang dari wali murid, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat yang menilai perapelan MBG berpotensi menyalahi prosedur. Mereka mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk segera turun tangan, memeriksa mekanisme distribusi, dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Baca Juga: SPPG Tlumpu Disorot, Menu MBG di SMAN 1 Kota Blitar Dinilai Tak Layak, IPAL Bermasalah
“Harus diusut tuntas SPPG-nya, bagaimana pertanggungjpertanggungjawaban anggarannya pemerintah untuk mencabut izinnya,” pungkasnya.
Program MBG selama ini dirancang untuk memberikan asupan gizi harian bagi peserta didik. Karena itu, distribusi yang dirapel, apalagi dalam bentuk bahan mentah, dinilai bertentangan dengan semangat program dan berpotensi mengurangi kualitas pemenuhan gizi siswa.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat menunggu jawaban yang jelas—bukan hanya klarifikasi, tetapi juga tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan hak siswa untuk mendapatkan gizi harian tidak diabaikan. **
