Pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar dengan utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun pada tahun mendatang. Analisis ekonomi dan strategis menyoroti dampak potensial dari beban utang yang signifikan ini terhadap APBN dan program pembangunan nasional.
Utang Jatuh Tempo dan Tantangan Strategis Bagi Prabowo
Utang yang jatuh tempo pemerintah pusat diprediksi mencapai Rp800 triliun pada tahun mendatang, seiring masuknya masa pemerintahan Prabowo Subianto. Komposisi jumlah ini terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa besarnya utang yang jatuh tempo ini tidak akan menjadi masalah selama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kondisi ekonomi, serta stabilitas politik Indonesia tetap terjaga.
Pada tahun ini, total utang jatuh tempo pemerintah mencapai sekitar Rp673,16 triliun, dengan pembayaran utama per 30 April sebesar Rp434,29 triliun yang terdiri dari SBN sebesar Rp371,8 triliun dan pinjaman sebesar Rp62,49 triliun.
Namun, apakah utang sebesar Rp800 triliun di awal pemerintahan Prabowo akan berbahaya? Analis Senior dari Lembaga Aksi Ekonomi dan Strategis Indonesia, Ronny P Sasmita, menilai bahwa dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang relatif kuat, besarnya utang yang jatuh tempo pada tahun depan tidak terlalu mengkhawatirkan. Meskipun demikian, peningkatan utang yang signifikan selama pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah membuat beban utang meningkat secara drastis.
Pada bulan April 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.338 triliun, lebih dari tiga kali lipat dari posisi pada akhir 2014. Hal ini menunjukkan bahwa selama hampir sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, utang negara telah meningkat sekitar Rp5.724 triliun.
