Yang paling menarik lagi kata UAH, sasaran lomba ini adalah santri. Sedangkan dalam konstruksi hukum Islam untuk melahirkan sebuah hukum bukan ranah santri. Sebab, santri masih dalam ranah pembelajaran dasar-dasar hukum yang sudah mutlak dan disampaikan oleh ulama berdasarkan refrensi sumber-sumber hukum Islam.
Dalam hukum yang mengatur kehidupan dengan manusia atau muamalah terdiri dari sembilan turunan. Turunan-turunan itu akan dipelajari secara berjenjang berdasarkan tingkat keilmuan dan pendidikan.
“Anda ingin memberikan beban konstruksi hukum pekerjaan ulama kepada para santri yang masih di level dasar? Yang dalam konteks belum masuk untuk merumuskan suatu hukum? Ini yang menjadi persoalan,” tuturnya.
UAH menyimpulkan tema yang diajukan dalam lomba menulis BPIP tidak tepat meskipun tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta negara atau penguatan keagamaan dalam konteks kebangsaan. UAH mengusulkan BPIP membuat tema lain yang dinilai selaras dengan santri.
Baca Juga: Jelang Munas X LDII April 2025, Menteri Fadli Zon Minta LDII Perkuat Kebudayaan
Contohnya, peran ulama dalam melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia bisa memunculkan ulamanya masing-masing.
“Kalau kita mempunyai niat yang sama, nilai kebangsaan dalam perspektif keagamaan, saya kira lebih baik cari tema yang sesuai. Tema diganti yang sesuai dengan karakteristik santri dan kebutuhan santri sehingga bisa melahirkan genersi terbaik,” tambahnya.
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
