Memo.co.id
Desa desa yang menjadi kantong TKI bakal menjadi tujuan pemerintah untuk membangun 100 desa khusus migran produktif. Data yang ada, 50 wilayah Kbupaten di Indonesia, memiliki desa desa yang menjadi kantong TKi dan TKW yang selama ini bekerja di luar negeri. Jika masing masing kabupaten ada 2 desa khusus migran produktif, bia mengurangi pengangguran dan meminimalisir TKI yang ke luar negeri.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dardiri mengaku bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Menteri KOperasi dan UKM untuk bersama sama menciptakan program desa migran produktif. Namanya, program Desmigratif dan harus ada di desa desa di kantong kantong TKI. ” Data desa dan kabupaten sudah diimput, tinggal melaksanakan program yang terintegrasi dengan lintas kementrian tersebut,” kata Hanif Dardiri.
Tentu saja, pihaknya membutuhkan keterlibatan pemerinth desa. Perangkat desa akan berperan penting dalam hal informasi komunikasi dan sosialisasi. Tanpa ada keterlibatan aktif dari pemerintah, program ini tidak akan jalan. Setidaknya terhadap dua desa di masing masing kabupaten se wilayah Indonesia.
“Balai desa dijadikan sebagai pusat layanan dan perlindungan pertama untuk TKI. Intinya desa harus jadi pusat informasi. Jadi orang kalau mau ke luar negeri harus ke balai desa dulu,” katanya.
Selain itu, program tersebut diharapkan mampu menekan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya.
“Kita akan membawa program desmigratif khusus ke Nusa Tenggara Timur dan beberapa daerah rawan lainnya. Rekrutmen itu kan di desa-desa. Ini salah satu upaya mencegah human trafficking,” tuturnya.(nu)
