MEMO.CO.ID, JAKARTA – Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam seminar yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Dalam seminar tersebut, Thomas juga membahas peran dana desa dalam mengurangi kemiskinan serta bagaimana keterbukaan informasi dapat mendorong pertumbuhan investasi.
Thomas Djiwandono Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
Nama Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, tengah menjadi sorotan publik. Ia baru-baru ini menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Thomas membahas berbagai topik, mulai dari keterbukaan informasi publik hingga menjadikan Partai Gerindra sebagai contoh.
Keterbukaan Informasi Publik
Thomas Djiwandono menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi mengenai kinerja pejabat publik, pengelolaan anggaran, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan.
“Publik perlu mampu mengakses informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, bagaimana anggaran dikelola, dan dampak dari kebijakan tersebut,” kata Thomas di hadapan para pejabat Kementerian Keuangan pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Selain itu, Thomas menambahkan bahwa transparansi informasi bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam pengawasan penggunaan dana desa.
Transparansi Dana
Dalam seminar tersebut, Thomas juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana, termasuk dana desa. Menurutnya, transparansi penggunaan dana tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga berdampak positif terhadap kepatuhan pajak masyarakat.
“Ketika masyarakat melihat langsung bagaimana pajak mereka dialokasikan, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh,” kata Thomas di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Gerindra sebagai Contoh
Thomas Djiwandono menjadikan Partai Gerindra sebagai contoh dalam hal keterbukaan informasi publik. “Saya adalah salah satu pejabat di partai, dalam hal ini Gerindra, waktu itu sangat mengutamakan KIP. Kami juga bekerja sama dengan KIP (Komisi Informasi Pusat),” katanya, Selasa, 6 Agustus 2024.
Sebagai keponakan Prabowo Subianto, Thomas juga menekankan komitmen Gerindra terhadap transparansi kebijakan dan mengapresiasi penerapannya di Kementerian Keuangan. “Di Gerindra kami hanya menerapkan di level DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang bawah,” tuturnya.
Masalah Investasi
Thomas juga membahas peran keterbukaan informasi publik dalam mengatasi persoalan investasi. Menurutnya, ketidakpastian adalah musuh besar investasi, dan keterbukaan informasi publik dapat menekan faktor ketidakpastian tersebut.
“Keterbukaan informasi publik berperan dalam menekan faktor ketidakpastian dalam investasi,” kata Thomas di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dengan kepastian yang terjaga, Thomas meyakini bahwa hal tersebut akan mendongkrak pertumbuhan investasi, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru, dan mendorong daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan.
Dana Desa
Thomas Djiwandono juga menyoroti peran dana desa dalam menekan tingkat kemiskinan nasional. “Dana Desa berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan memajukan perekonomian desa,” kata Thomas dalam Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Peran Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Menurut Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai kunci meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kinerja pejabat publik merupakan hak masyarakat yang juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
Selain itu, Thomas menjelaskan bahwa transparansi dalam penggunaan dana, termasuk dana desa, memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pemerintah dan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan melihat langsung alokasi pajak mereka, masyarakat akan lebih termotivasi untuk patuh terhadap kewajiban pajak.
Thomas juga menyebut bahwa keterbukaan informasi publik dapat mengurangi ketidakpastian dalam investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Semua upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
