Kebijakan keuangan berkelanjutan menjadi fokus utama Fair Finance Asia (FFA) dan Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments in South-East Asia (GRAISEA) dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia di sektor pertanian ASEAN.
Dalam ringkasan kebijakan terbaru mereka, FFA dan GRAISEA menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, terutama dalam hal pemberian pinjaman dan investasi. Inisiatif ini mendorong ASEAN untuk mengintegrasikan elemen-elemen berbasis hak dan risiko dalam regulasi mereka.
Bagaimana langkah-langkah ini dapat memengaruhi sektor pertanian dan apa yang harus dilakukan negara-negara anggota ASEAN adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan.
FFA dan GRAISEA Mendorong Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian ASEAN
Fair Finance Asia (FFA) dan Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments in South-East Asia (GRAISEA), program yang diselenggarakan oleh Oxfam, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru mereka dalam Pertemuan Bisnis Inklusif Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang keenam di Bali, Indonesia.
Kebijakan ini diberi judul “Pengujian Hak dan Risiko dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di ASEAN” dan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang mereka sebut “Mewujudkan Pengujian yang Lebih Kuat pada Sektor Pertanian di ASEAN (2022)” yang mereka sampaikan kepada Pemerintah Kerajaan Kamboja saat Kamboja menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2022.
Dalam kebijakan baru FFA ini, terdapat rincian wawasan dan rekomendasi tingkat regional yang bertujuan untuk mempercepat implementasi kebijakan dan praktik keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di sektor pertanian dan pangan, dengan fokus pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
Lebih khusus lagi, FFA mendorong ASEAN untuk mengintegrasikan elemen-elemen penting yang berbasis hak dan risiko ke dalam ASEAN Taxonomy Versi 2.
Victoria Caranay, Penasihat Penelitian dan Advokasi Fair Finance Asia, menyatakan, “Institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi perempuan, mencapai kesetaraan gender, dan melindungi hak asasi manusia di sektor pertanian ASEAN.”
Ia juga menekankan bahwa meskipun demikian, lambatnya penyelarasan konvensi dan standar internasional oleh institusi keuangan, serta kurangnya penerapan standar ini di tingkat regional dan nasional, telah menyebabkan kondisi kerja dan kehidupan yang tidak setara bagi jutaan pekerja dan petani, terutama perempuan.
Oleh karena itu, institusi keuangan dan negara-negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah lebih lanjut dalam menerapkan komitmen terhadap standar keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pentingnya Kebijakan Keuangan Berkelanjutan untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di ASEAN
Berdasarkan data dari laporan Harvesting Inequality FFA-GRAISEA 2022, yang dikembangkan bersama mitra riset Profundo, terungkap bahwa hampir 90 persen bank yang mendanai sektor pertanian di ASEAN tidak memberikan informasi mengenai bagaimana isu-isu gender dan hak-hak perempuan diperhatikan dalam bisnis atau investasi mereka.
Lebih lanjut, sebagian besar bank ini juga tidak mempertimbangkan hak asasi manusia dalam transaksi mereka, yang merupakan tantangan serius.
Tantangan yang sama juga berlaku untuk Rencana Aksi Nasional (NAP) mengenai bisnis dan hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh beberapa Negara Anggota ASEAN.
Herni Ramdlaningrum, Manajer Program PRAKARSA, menyatakan, “Pekerja perempuan dan petani bukan hanya memberikan kontribusi besar terhadap produktivitas sektor pertanian ASEAN, tetapi juga menjadi pondasi keluarga dan komunitas mereka sendiri. Mereka seringkali memikul tanggung jawab besar dalam pekerjaan perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.” Meskipun demikian, perempuan di sektor pertanian sering kali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, kondisi kerja yang eksploitatif, pelecehan seksual, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender.
Oleh karena itu, Negara-Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan perlindungan mereka, bersama dengan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya.
Pentingnya Kebijakan Keuangan Berkelanjutan dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian ASEAN
Pentingnya tindakan segera dalam menerapkan komitmen terhadap standar keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab tidak bisa diabaikan. Seiring dengan upaya FFA dan GRAISEA untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di sektor pertanian ASEAN, institusi keuangan dan negara-negara anggota ASEAN perlu mengambil peran yang lebih aktif.
Data dari laporan Harvesting Inequality FFA-GRAISEA 2022 menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengungkapkan informasi dan mempertimbangkan isu-isu gender dalam bisnis dan investasi di sektor ini.
Jika tidak, ketidaksetaraan dan ketidakadilan akan terus mengakar, terutama bagi pekerja dan petani perempuan yang begitu berperan penting dalam sektor pertanian. Dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender harus menjadi prioritas, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam tindakan nyata yang dapat membawa perubahan positif bagi seluruh komunitas di ASEAN.
