Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bernama Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet, mengemukakan sebuah usulan yang mengusulkan agar lembaga MPR kembali mendapatkan kedudukan sebagai lembaga tertinggi dalam negara.

Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan

Pernyataan ini diungkapkannya saat Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus. Turut hadir dalam sidang ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Bamsoet menyampaikan bahwa secara ideal, MPR RI seharusnya dipulihkan menjadi lembaga negara yang memiliki posisi paling tinggi, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, dalam peringatan Hari Jadi ke-58 Lemhannas pada tanggal 23 Mei 2023 yang lalu.

Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa perubahan dalam Amandemen UUD 1945, yang dijalankan setelah periode Reformasi tahun 1998, telah merubah peran MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi hanya lembaga tinggi dalam negara. MPR kini tidak lagi menjadi satu-satunya institusi yang menjalankan kedaulatan rakyat.

Bamsoet juga menggarisbawahi bahwa konsep kedaulatan rakyat, seperti yang tercermin dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mengindikasikan upaya nyata untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan jujur. Ia menegaskan bahwa semua pihak telah berusaha keras agar Pemilu tersebut berjalan dengan baik.

Lebih mendalam lagi, Bamsoet membicarakan mengenai pelaksanaan Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa ada potensi ancaman yang tak terduga menjelang Pemilu, seperti bencana alam skala besar, konflik bersenjata, pemberontakan, wabah penyakit, atau bahkan situasi darurat negara.

Implikasi Perubahan MPR Terhadap Pemilu dan Kondisi Darurat

Dalam situasi semacam ini, Bamsoet mengungkapkan bahwa mungkin saja pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilakukan sesuai konstitusi. Ini dapat berakibat pada ketidakmungkinan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden melalui hasil Pemilu.

Karena alasan inilah, Bamsoet mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum untuk menghadapi kondisi darurat dan menunda pelaksanaan pemilihan umum jika hal tersebut diperlukan. Ia mencari pemahaman mengenai bagaimana regulasi konstitusional akan diatur dalam situasi di mana Pemilu harus ditunda, sementara masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, serta anggota kabinet sudah habis.

Menurut pandangan Bamsoet, permasalahan semacam ini masih belum memiliki solusi yang jelas. Oleh karena itu, ia percaya bahwa situasi seperti ini memerlukan perhatian yang sangat serius.

Bamsoet juga merujuk kepada masa sebelum adanya perubahan dalam Undang-Undang 1945, di mana MPR masih memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan demi melengkapi kekosongan dalam aturan konstitusi.

“Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD, MPR dapat diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengambil keputusan atau penetapan yang akan mengatur dan menangani dampak dari situasi darurat, baik dalam aspek fiskal maupun politik, yang tidak mungkin diantisipasi dan dikendalikan secara normal,” jelasnya.

Usulan yang diungkapkan oleh Bamsoet ini mirip dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, beberapa waktu yang lalu. La Nyalla juga mengusulkan beberapa poin proposal kenegaraan dari DPD untuk melakukan amandemen pada konstitusi.

Salah satu usulannya adalah untuk mengembalikan peran MPR sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Selain itu, MPR juga akan diberikan wewenang untuk memilih presiden.

Usulan Bamsoet dan La Nyalla: Mengembalikan Peran Tertinggi MPR dalam Konteks Pemilu dan Kondisi Darurat