Para buruh Indonesia menekan pemerintah untuk mengimplementasikan sistem work from home (WFH) di pabrik-pabrik, sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mendorong langkah ini sebagai upaya mengurangi tingkat polusi udara yang melanda ibu kota.

Dalam konferensi pers virtual, Iqbal mengemukakan tiga aturan yang harus diberlakukan industri dalam menghadapi opsi WFH ini. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh dan perbaikan kualitas udara di Jakarta.

Buruh Desak Penerapan WFH di Pabrik demi Lingkungan dan Kesejahteraan

Para buruh sedang mendesak pemerintah agar menerapkan sistem work from home (WFH) untuk mereka, mirip dengan pegawai negeri sipil (PNS), demi mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengakui bahwa pabrik-pabrik tidak dapat dihentikan di tengah-tengah polusi udara ini. Namun, Ia menekankan bahwa para pekerja pabrik adalah manusia seperti PNS dan pekerja kantor lainnya.

Iqbal menyatakan, “Partai Buruh dan KSPI tidak setuju jika WFH hanya berlaku untuk pekerja kantor; WFH juga harus berlaku bagi pekerja pabrik. Mereka perlu dilindungi, karena puluhan juta orang bepergian dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta.” Ujarannya ini disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Senin, 21 Agustus.

Karenanya, Iqbal mengajukan tiga aturan yang harus diimplementasikan oleh industri dalam menghadapi opsi WFH ini. Pertama, pengaturan jam kerja.

Iqbal mengemukakan bahwa pabrik-pabrik biasanya menerapkan dua shift kerja dalam sehari. Dia mengusulkan agar shift pertama masuk pada hari pertama, dan shift kedua diberikan waktu libur. Kemudian, shift kedua akan masuk pada hari berikutnya sementara shift pertama mendapatkan libur, dan seterusnya.

Kedua, Iqbal mendesak para pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk memberikan masker kepada para pekerja pabrik. Ia ingin agar buruh-buruh ini dapat terlindung dari bahaya polusi udara.

“Ketiga, medical check-up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara berkala. Ini karena buruh akan terus bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan polusi udara. Bukankah mereka juga manusia yang perlu dilindungi? Selain masker, mereka juga harus menjalani MCU setiap bulan,” tambahnya.

Presiden KSPI, Said Iqbal, Memaparkan Tiga Aturan Penting untuk WFH

Iqbal juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran akibat adanya kebijakan WFH. Bahkan, ia menyatakan kesiapannya untuk memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika terbukti adanya pemotongan upah akibat WFH.