“Khawatir turun saja, kesejahteraannya. Karena jelas dengan turunnya tarif berarti secara tidak langsung berpengaruh ke kami di lapangan,” ungkap Trisna.
Para jukir sebetulnya tidak mempermasalahkan jika Pemkot ingin menurunkan tarif retribusi parkir. Namun, mereka mengajukan satu syarat utama: kesejahteraan jukir harus tetap terjamin dan tidak ada pengurangan dalam pembagian hasil.
Yang juga menjadi sorotan adalah minimnya sosialisasi terkait wacana penurunan tarif retribusi parkir ini kepada para jukir, padahal merekalah yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan pengendara motor dan masyarakat. “Tak masalah dinaikkan. Tetapi syaratnya kesejahteraan ditingkatkan lagi,” tegas Trisna, menyuarakan tuntutan mereka.
Ia berharap, jika memang ada kepastian mengenai penurunan tarif, Pemkot dapat melibatkan para jukir dalam pembahasan, sehingga ada kejelasan dan kesepakatan yang adil. Saat ini, skema bagi hasil tarif parkir di Kota Blitar adalah 60 persen disetorkan ke Dishub, sementara sisanya menjadi hak jukir.
Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Dengan jumlah jukir yang mencapai sekitar 280 orang lebih dan tersebar di berbagai jalan protokol Kota Blitar, aspirasi mereka tentu menjadi pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan retribusi parkir yang berkeadilan.
