Blitar, Memo.co.id
Kebijakan mutasi besar-besaran yang diputuskan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin (Ibin) memicu polemik sengit, yang kini mencapai titik didih.
Baca Juga: Resahkan Warga di Bulan Ramadhan, Kafe GPC Kanigoro Diduga Jadi Ajang Mabuk hingga Dinihari
Bukan hanya menuai kritik tajam dari kalangan internal birokrasi, langkah Ibin yang menunjuk sejumlah pejabat pelaksana tugas (Plt) di posisi-posisi strategis itu kini disorot langsung oleh pucuk legislatif: Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim. Meski tidak secara langsung mengarahkan kepada Syahrul Alim, tanggapan Wali Kota justru tak kalah menyengat, bahkan terkesan mengabaikan kritik tersebut sebagai manuver politik murahan.
Saat dikonfirmasi mengenai sorotan Syahrul Alim tersebut, Ibin mengungkapkan, “Plt itu banyak yang dari Eselon III, pengalaman lho itu. Kok ada yang ngomong mungkin tidak kompeten atau tidak profesional, saya kira lucu ya. Ini tata kelola pemerintahan, jadi yang gak ngerti ya mohon maaf lah ya,” ujar Ibin kepada awak media, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: SPPG Sumberingin Berbagi Takjil, 75 Relawan Terima Parsel Lebaran dan Menu Istimewa MBG
“Mohon maaf, yang merasa sok pintar disimpan dulu. Disimpan dulu, mungkin kalau mau jadi wali kota ya ndak apa apa, lima tahun lagi,” sambungnya.
Pernyataan ini bukan sekadar tanggapan politis biasa; ini adalah gertakan terbuka yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara kritik dan permusuhan di mata penguasa. Sikap semena-mena ini mengesankan bahwa di Balai Kota Blitar, hanya ada satu suara yang sah, dan kritik dari lembaga legislatif hanya dianggap sebagai riak-riak kecil yang tak perlu digubris, apalagi diindahkan.
Baca Juga: Program MBG di Blitar Terganjal Perizinan, LSM LASKAR Angkat Suara
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menyoroti beberapa keputusan mutasi dan penunjukan pejabat sementara (Plt) di posisi strategis dinilai kurang tepat, khususnya penempatan Plt di Dinas Kesehatan yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik.
“Kami memahami itu hak prerogatif Wali Kota, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan kesinambungan kinerja di OPD,” kata Syahrul Alim, Senin (13/10/2025).
Syahrul Alim menandaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi. Ia menilai pergeseran pejabat berprestasi ke posisi yang kurang strategis dapat mengurangi motivasi.
“ASN yang sudah terbukti berprestasi justru harus diberi kepercayaan lebih. Itu adalah bentuk motivasi dan contoh bagi pegawai lainnya,” tandasnya.
Ketegangan akibat mutasi yang disebut-sebut dilakukan secara sepihak ini adalah puncak gunung es dari ketidakharmonisan yang sudah lama tercium antara Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba. Kabar burung mengenai perpecahan di antara pasangan ‘milenial’ ini kini menemukan bukti nyata.
Elim Tyu Samba bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa ia tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penentuan mutasi jabatan tersebut—sebuah prosedur yang semestinya melibatkan koordinasi kolektif. Ironisnya, alih-alih meredam isu dan memperbaiki komunikasi, Wali Kota Ibin justru menuai kecaman keras setelah pernyataannya yang kontroversial beredar.
Ia bahkan sempat menyamakan posisi Wakil Wali Kota sebagai “pembantu” atau asisten dalam rumah tangga saat menanggapi kerenggangan hubungan mereka. “Mohon maaf, misalkan ada majikan dan ada pembantu. Kalau pembantu gak Anda suruh bikin kopi, kan malah enak iso nge-game (bisa main game),” beber Ibin.
Pernyataan ini adalah tamparan telak bagi etika kepemimpinan kolektif dan menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap posisi politik yang diamanatkan rakyat. Pengamat tata kelola pemerintahan menyebut sikap Wali Kota Ibin ini sebagai “alarm bahaya” bagi birokrasi yang sehat.
Arogansi ini seolah menegaskan bahwa Ibin melihat kekuasaan sebagai otoritas tunggal, tempat wakil dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah stempel formalitas belaka.
Blitar kini menyaksikan hadirnya tiran baru di panggung kekuasaan, yang memilih membusungkan dada dan menafikan kritik, ketimbang membangun sinergi demi kepentingan publik. Rakyat pun kini menanti, akankah perpecahan di pucuk pimpinan ini akan terus merusak tata kelola pemerintahan, ataukah ada tangan tegas dari pusat yang mampu meredam ego kekuasaan yang kian memanas di Kota Patria.**
