Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan penggunaan dana APBN menjelang pergantian kepemimpinan. Ia mengatakan, Kementerian keuangan sebagai bendahara negara memantau setiap masa pemilihan umum terkait ide dan gagasan dalam kampanye yang menjadi harapan masyarakat.
“Jadi kalau lagi kampanye, banyak (program, Red), dan di belakangnya ada harganya (biaya yang harus dikeluarkan, Red) berapa. Nah, harganya itu yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Setiap kali kalau pemilu kita dengerin dulu,” kata Sri Mulyani dalam podcast Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (7/1).
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Enam Program Bansos Serentak Mulai April 2026
Sri Mulyani bercerita, sewaktu dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005 lalu, Indonesia saat itu masuk ke era demokrasi di mana pemilihan kepemimpinan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ada banyak partai dengan calon dan program yang berbeda-beda.
“Kalau dulu kita kan referensinya cuma ada Pak Harto (Soeharto, Red) di mana presidennya berkali-kali (terpilih terus, Re), sehingga nggak ada pergantian antar pemilu. Nah, waktu kita masuk demokrasi bisa kita pilih dengan partai beda. Kemudian next pemilu bisa aja ada partai lain, presidennya lain,” ungkapnya.
Baca Juga: Strategi Efisiensi Energi Pemerintah Lewat Kebijakan WFH ASN Setiap Hari Jumat
