Di sisi lain, pihak mitra SPPG Tlumpu, Mada Mahesa, membantah tudingan tersebut. Ia memaparkan rincian harga menu yang menurutnya sudah tepat Rp 10 ribu: roti bun burger Rp 2.500, chicken katsu dan saus Rp 4.000, keripik tahu Rp 1.500, dan kelengkeng Rp 2.000. “Jadi totalnya Rp 10.000,” tegasnya.
Asisten Lapangan SPPG Tlumpu, Dimas Aryo Pamungkas, juga mengakui adanya keluhan dan menyampaikan permintaan maaf. “Terkait keluhan menu kering ini, kami pihak dapur meminta maaf. Ke depan kami akan melakukan perbaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Namun polemik tak berhenti pada soal menu. Fakta yang lebih mengkhawatirkan mencuat: SPPG Tlumpu yang telah beroperasi sejak Oktober 2025 dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ternyata belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar BGN.
“IPAL yang pertama kan salah, memang harus diperbaiki. Sebelumnya hanya ada 3 chamber, ini sedang dibangun yang sesuai SOP BGN,” ungkap Mada.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Selama ini, dapur tersebut mengandalkan jasa penyedotan limbah setiap dua minggu hingga satu bulan sekali. “Sedotnya 2 minggu sampai sebulan sekali. Tapi kami pastikan tiap bulan kami sedot,” kata Dimas.
Kondisi ini memantik tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dapur produksi MBG berskala besar sudah mengantongi SLHS, tetapi sistem IPAL-nya belum sesuai standar? Dalam konteks dapur produksi massal yang melayani ratusan bahkan ribuan porsi makanan untuk pelajar, IPAL bukan sekadar pelengkap administratif. IPAL adalah garda terdepan mencegah pencemaran lingkungan, bau tak sedap, potensi kontaminasi silang, hingga risiko kesehatan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Program MBG digadang-gadang sebagai investasi gizi generasi bangsa. Namun jika dapur penyedia masih bermasalah dari sisi sanitasi dasar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas menu hari ini, melainkan kredibilitas program secara keseluruhan.
Protes wali murid SMAN 1 Kota Blitar menjadi alarm keras: program besar tidak boleh dikerdilkan oleh praktik asal jalan. Transparansi nilai menu, konsistensi kualitas gizi, serta kepatuhan terhadap standar sanitasi harus menjadi harga mati — bukan sekadar klaim di atas kertas.**
