Keluhan juga datang langsung dari wali murid. Salah satu orang tua siswa penerima manfaat mengaku heran karena anaknya belum kembali menerima jatah MBG setelah libur sekolah berakhir.
“Kemarin anak saya sempat dapat menu keringan selama liburan. Ini sudah masuk sekolah lagi kok belum dapat jatah MBG lagi ya,” keluhnya.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Sementara itu, Camat Nglegok Agus Muntalip Setiawan, S.S., saat dikonfirmasi memo.co.id tidak berada di kantor. Menurut Kasi Sosial Kecamatan Nglegok, Nurhayati, camat sedang mengikuti agenda analisis dan evaluasi (anev) di Sumberasri.
“Pak Camat sedang ada giat di luar,” ujarnya singkat.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Di sisi lain, Ardha selaku Koordinator Satuan Tugas SPPG Kecamatan Nglegok juga belum dapat memberikan penjelasan rinci. Ia menyebut pihaknya masih melakukan rapat internal terkait penutupan SPPG Krenceng.
“Masih rapat, belum bisa menjelaskan,” katanya singkat.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Selain persoalan internal, sumber lain memo.co.id mengungkapkan bahwa tutupnya SPPG Krenceng diduga juga dipicu oleh persoalan teknis yang cukup serius. Salah satunya terkait sistem pembuangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disebut-sebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Tak hanya itu, kualitas air yang digunakan untuk proses pencucian beras dan sayuran juga disorot. Menurut sumber, air pencucian tersebut dinilai jauh dari standar kelayakan yang diharapkan dalam pengelolaan dapur program MBG.
“Air cucian beras dan sayurannya itu diduga tidak memenuhi standar. Kandungan RO-nya juga disebut tidak sesuai ketentuan BGN,” ungkap sumber memo.
Dengan demikian, isu tutupnya SPPG Krenceng diduga tidak berdiri pada satu faktor semata. Mulai dari konflik internal pengelola, hingga kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, termasuk IPAL serta kualitas air operasional dapur, menjadi rangkaian persoalan yang saling terkait.
Kondisi tersebut kian memperkuat kekhawatiran masyarakat, mengingat program ini menyangkut kesehatan dan asupan gizi anak-anak serta kelompok penerima manfaat lainnya.**
