Blitar, memo.co.id
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali dipertaruhkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, mendadak tutup setelah sempat beroperasi beberapa waktu lalu. Penutupan ini diduga kuat dipicu kisruh internal, hingga berujung pada pengunduran diri kepala dapur.
Baca Juga: SPPG Sumberingin Berbagi Takjil, 75 Relawan Terima Parsel Lebaran dan Menu Istimewa MBG
Pantauan memo.co.id, dapur SPPG yang berada tepat di sebelah rumah Kepala Desa Krenceng tampak sepi dan tak berpenghuni. Aktivitas yang sebelumnya sempat berjalan, kini benar-benar berhenti tanpa kejelasan.
Sumber memo menyebutkan, persoalan muncul usai pencairan dana operasional. Konflik internal yang tak kunjung selesai membuat kepala dapur memilih mengundurkan diri.
Baca Juga: Program MBG di Blitar Terganjal Perizinan, LSM LASKAR Angkat Suara
“Kalau sudah pencairan, sisa anggaran itu ke mana? Ini kan mengelola uang rakyat. Kalau semuanya dikelola sendiri lalu penerima manfaat dikorbankan, jelas bermasalah,” ungkap sumber memo dengan nada prihatin.
Akibat kisruh tersebut, para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut terdampak. Tak hanya itu, puluhan tenaga kerja yang sempat direkrut pun kini dibuat kebingungan karena belum ada kepastian kapan dapur akan kembali beroperasi.
Baca Juga: Deteksi Dini Penyakit Penting, Nurhadi Ajak Masyarakat Blitar Rutin Skrining Kesehatan
Kepala Desa Krenceng, Anshori, mengaku prihatin atas penutupan mendadak SPPG di wilayahnya. Namun ia menegaskan tidak mengetahui secara detail penyebabnya.
“Saya cuma dapat kabar kalau kepala dapurnya mengundurkan diri. Setelah mundur, susah dihubungi,” ujar Anshori kepada memo.co.id.
Anshori juga membenarkan bahwa dapur SPPG tersebut menggunakan lahan rumahnya dengan sistem sewa. Operasionalnya sendiri baru sempat berjalan menjelang liburan sekolah.
“Dapurnya buka sebentar. Pemiliknya orang Kediri, yayasannya dari Wonodadi. Tapi kenapa tiba-tiba tutup, saya juga tidak tahu persis,” katanya, penuh tanda tanya.
Ia menambahkan, penutupan ini memicu banyak keluhan dari warga, khususnya para penerima manfaat.
“Kalau soal detailnya, monggo bisa konfirmasi ke satgas kecamatan. Yang jelas kalau tutup begini kasihan penerima manfaat. Banyak yang menanyakan,” imbuhnya.
Keluhan juga datang langsung dari wali murid. Salah satu orang tua siswa penerima manfaat mengaku heran karena anaknya belum kembali menerima jatah MBG setelah libur sekolah berakhir.
“Kemarin anak saya sempat dapat menu keringan selama liburan. Ini sudah masuk sekolah lagi kok belum dapat jatah MBG lagi ya,” keluhnya.
Sementara itu, Camat Nglegok Agus Muntalip Setiawan, S.S., saat dikonfirmasi memo.co.id tidak berada di kantor. Menurut Kasi Sosial Kecamatan Nglegok, Nurhayati, camat sedang mengikuti agenda analisis dan evaluasi (anev) di Sumberasri.
“Pak Camat sedang ada giat di luar,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Ardha selaku Koordinator Satuan Tugas SPPG Kecamatan Nglegok juga belum dapat memberikan penjelasan rinci. Ia menyebut pihaknya masih melakukan rapat internal terkait penutupan SPPG Krenceng.
“Masih rapat, belum bisa menjelaskan,” katanya singkat.
Selain persoalan internal, sumber lain memo.co.id mengungkapkan bahwa tutupnya SPPG Krenceng diduga juga dipicu oleh persoalan teknis yang cukup serius. Salah satunya terkait sistem pembuangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disebut-sebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Tak hanya itu, kualitas air yang digunakan untuk proses pencucian beras dan sayuran juga disorot. Menurut sumber, air pencucian tersebut dinilai jauh dari standar kelayakan yang diharapkan dalam pengelolaan dapur program MBG.
“Air cucian beras dan sayurannya itu diduga tidak memenuhi standar. Kandungan RO-nya juga disebut tidak sesuai ketentuan BGN,” ungkap sumber memo.
Dengan demikian, isu tutupnya SPPG Krenceng diduga tidak berdiri pada satu faktor semata. Mulai dari konflik internal pengelola, hingga kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, termasuk IPAL serta kualitas air operasional dapur, menjadi rangkaian persoalan yang saling terkait.
Kondisi tersebut kian memperkuat kekhawatiran masyarakat, mengingat program ini menyangkut kesehatan dan asupan gizi anak-anak serta kelompok penerima manfaat lainnya.**
