Presiden Joko Widodo telah mengundang sejumlah pengurus desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) ke Istana. Para pengurus desa tersebut tiba di istana sekitar pukul 09.20 WIB dan segera memasuki pintu dekat Istana Negara setelah melalui pemeriksaan keamanan.
Sekretaris Jenderal DPP Papdesi, Sentot Rudi, menyatakan, “Mereka dipanggil oleh Jokowi,” di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (29/12).
Hari ini, tidak ada agenda resmi dari kepresidenan. Sekretariat Presiden mengonfirmasi bahwa Jokowi tengah menjalani agenda internal yang tertutup hari ini.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengundang para kepala desa ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/11). Salah satu peserta pertemuan tersebut adalah Surta Wijaya, seorang kepala desa yang mendukung Jokowi untuk menjabat dalam tiga periode.
Kajian Penting: Desa-desa Jadi Fokus Utama Kebijakan Nasional
Surta menyatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi tidak membahas politik. Baginya, pertemuan tersebut hanya sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi para kepala daerah.
“Acara tersebut merupakan audiensi terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perpanjangan masa jabatan kepala desa,” ungkap Surta tentang pertemuan dengan Jokowi.
Dua belas hari setelah pertemuan itu, para kepala desa menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta. Panitia hanya mengundang Gibran Rakabuming Raka dan beberapa tokoh penting dari partai Koalisi Indonesia Maju.
Muhammad Asri Annas, Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), menggambarkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran adalah calon yang memperhatikan masalah desa.
“Prabowo dan Gibran terlihat cenderung lebih responsif terhadap poin-poin ini. Bagi kami, bukan sekadar janji-janji calon presiden yang menjadi fokus, melainkan siapa yang sungguh-sungguh memperhatikan masalah desa,” papar Anas.
Peran Vital Desa: Sorotan Panggilan Presiden, Respons Politik, dan Harapan
Dalam konteks ini, pentingnya peran desa dalam kebijakan nasional dan respons terhadap isu-isu desa menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat pedesaan.