Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menuntut pembayaran utang negara sebesar Rp112 miliar kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

Awalnya, Evita memohon kepada Erick untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pemerintah kepada vendor proyek Kementerian BUMN. Dia menyatakan bahwa jumlah utang tersebut akan menjadi bagian penting dalam menilai kinerja Erick sebagai seorang menteri.

“Dalam kapasitas saya sebagai seorang pengusaha, saya masih menunggak pembayaran sebesar Rp112 miliar dari Pekan Olahraga Nasional (PON), terutama terkait PON Papua (PON XX Papua 2021). Perusahaan saya belum menerima pembayaran sebesar Rp112 miliar. Pemerintah terlalu lambat dalam membayar utang, meskipun kami sudah siap untuk menyambut PON berikutnya,” ujar Evita dengan kesal saat rapat kerja dengan Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (4/12).

“Utang ini harus diselesaikan sebelum masa jabatan Pak Erick di Kementerian BUMN berakhir, sama seperti kewajiban membayar utang kepada vendor lainnya,” tambahnya.

Erick kemudian menanggapi desakan dari anggota Komisi VI DPR RI terkait kewajiban pembayaran utang kepada vendor. Meskipun tidak secara spesifik menjawab tuntutan utang dari Evita, Erick menyatakan bahwa kewajiban negara tersebut perlu dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (panja) bersama Komisi VI.

Dia menegaskan bahwa pembahasan mengenai utang vendor melalui panja sudah menjadi kesepakatan dalam rapat sebelumnya antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.

“Mungkin setelah proses pemilu, kita dapat mendorong pembahasan melalui panja terkait utang kepada vendor, karena kita ingin memetakan bersama seberapa dalam masalah ini daripada saling lempar tanggung jawab,” ujar Erick.

“Kami sebelumnya sudah memiliki perbedaan pendapat, tapi kami ingin bersama-sama menyelidiki masalah dengan lebih mendalam terkait vendor ini. Kami tidak ingin saling melempar tanggung jawab, tapi bersama-sama memberikan solusi kepada direksi yang terlibat,” tegasnya.

Utang Negara Rp112 Miliar: Sorotan Evita Nursanty, Tantangan Erick Thohir BUMN

Selain utang kepada vendor, BUMN terutama pada sektor Karya juga terjerat dalam utang yang cukup besar. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, juga menyatakan bahwa BUMN belum membayar utang kepada Kalla Group selama 3 tahun terakhir.

JK tidak mengetahui secara pasti penyebab perusahaan pelat merah tersebut belum melunasi utang kepada perusahaannya selama 3 tahun terakhir dengan total mencapai Rp300 miliar.

“Perusahaan kami sudah menunggak selama tiga tahun dengan total Rp300 miliar,” ujar JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubir Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada Oktober 2023.

“Pemerintah, sebagai pemegang saham, seharusnya bertanggung jawab dalam membayar utang tersebut. Karena pada umumnya, pemegang sahamlah yang memikul tanggung jawab tersebut,” tambah JK.

Di hadapan para wakil rakyat, Erick menyatakan bahwa dia telah memiliki strategi besar untuk memperbaiki BUMN sektor Karya. Dia mengklaim bahwa rencana yang disusunnya akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam BUMN Karya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.

Namun, Erick mengakui bahwa saat ini dia belum bisa membocorkan rencana tersebut kepada publik. Dia baru akan menjelaskannya kepada pimpinan Komisi VI DPR RI.

“Saat ini saya belum bisa membuka rahasia secara terbuka, tapi nanti saya akan berdiskusi dengan pimpinan. Saya sudah berdiskusi dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kami membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami lakukan sendiri,” paparnya.

Tantangan Pembayaran Utang Negara dalam Panggung Politik BUMN: Evita Nursanty, Erick Thohir, dan Rencana Restrukturisasi