Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menyoroti utang negara senilai Rp112 miliar yang harus diselesaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada vendor proyek. Permintaan tersebut menjadi sorotan dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta, dengan Evita menekankan urgensi penyelesaian utang sebagai bagian penting dari penilaian kinerja Erick sebagai menteri.
Baca Juga: Ormas Madas Serumpun Siagakan Ratusan Massa Hadang Eksekusi Rumah Jalan Raya Darmo Surabaya
Evita Nursanty menuntut pembayaran utang kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menuntut pembayaran utang negara sebesar Rp112 miliar kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.
Awalnya, Evita memohon kepada Erick untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pemerintah kepada vendor proyek Kementerian BUMN. Dia menyatakan bahwa jumlah utang tersebut akan menjadi bagian penting dalam menilai kinerja Erick sebagai seorang menteri.
Baca Juga: Langkah Berani KPK Usut Tuntas Skandal Kuota Haji 2024 Seret Yaqut dan Jokowi
“Dalam kapasitas saya sebagai seorang pengusaha, saya masih menunggak pembayaran sebesar Rp112 miliar dari Pekan Olahraga Nasional (PON), terutama terkait PON Papua (PON XX Papua 2021). Perusahaan saya belum menerima pembayaran sebesar Rp112 miliar. Pemerintah terlalu lambat dalam membayar utang, meskipun kami sudah siap untuk menyambut PON berikutnya,” ujar Evita dengan kesal saat rapat kerja dengan Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (4/12).
“Utang ini harus diselesaikan sebelum masa jabatan Pak Erick di Kementerian BUMN berakhir, sama seperti kewajiban membayar utang kepada vendor lainnya,” tambahnya.
Baca Juga: Strategi Pemkab Kediri Optimalkan Empat Destinasi Wisata Unggulan Dongkrak Pendapatan Daerah
Erick kemudian menanggapi desakan dari anggota Komisi VI DPR RI terkait kewajiban pembayaran utang kepada vendor. Meskipun tidak secara spesifik menjawab tuntutan utang dari Evita, Erick menyatakan bahwa kewajiban negara tersebut perlu dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (panja) bersama Komisi VI.
Dia menegaskan bahwa pembahasan mengenai utang vendor melalui panja sudah menjadi kesepakatan dalam rapat sebelumnya antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
“Mungkin setelah proses pemilu, kita dapat mendorong pembahasan melalui panja terkait utang kepada vendor, karena kita ingin memetakan bersama seberapa dalam masalah ini daripada saling lempar tanggung jawab,” ujar Erick.
“Kami sebelumnya sudah memiliki perbedaan pendapat, tapi kami ingin bersama-sama menyelidiki masalah dengan lebih mendalam terkait vendor ini. Kami tidak ingin saling melempar tanggung jawab, tapi bersama-sama memberikan solusi kepada direksi yang terlibat,” tegasnya.
Utang Negara Rp112 Miliar: Sorotan Evita Nursanty, Tantangan Erick Thohir BUMN
Selain utang kepada vendor, BUMN terutama pada sektor Karya juga terjerat dalam utang yang cukup besar. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, juga menyatakan bahwa BUMN belum membayar utang kepada Kalla Group selama 3 tahun terakhir.
