JK tidak mengetahui secara pasti penyebab perusahaan pelat merah tersebut belum melunasi utang kepada perusahaannya selama 3 tahun terakhir dengan total mencapai Rp300 miliar.
“Perusahaan kami sudah menunggak selama tiga tahun dengan total Rp300 miliar,” ujar JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubir Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada Oktober 2023.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
“Pemerintah, sebagai pemegang saham, seharusnya bertanggung jawab dalam membayar utang tersebut. Karena pada umumnya, pemegang sahamlah yang memikul tanggung jawab tersebut,” tambah JK.
Di hadapan para wakil rakyat, Erick menyatakan bahwa dia telah memiliki strategi besar untuk memperbaiki BUMN sektor Karya. Dia mengklaim bahwa rencana yang disusunnya akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam BUMN Karya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Namun, Erick mengakui bahwa saat ini dia belum bisa membocorkan rencana tersebut kepada publik. Dia baru akan menjelaskannya kepada pimpinan Komisi VI DPR RI.
“Saat ini saya belum bisa membuka rahasia secara terbuka, tapi nanti saya akan berdiskusi dengan pimpinan. Saya sudah berdiskusi dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kami membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami lakukan sendiri,” paparnya.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Tantangan Pembayaran Utang Negara dalam Panggung Politik BUMN: Evita Nursanty, Erick Thohir, dan Rencana Restrukturisasi
Ini menunjukkan tantangan besar terkait pembayaran utang negara yang menjadi fokus dalam politik BUMN. Sorotan terhadap utang, permintaan penyelesaian, dan rencana restrukturisasi BUMN menandai dinamika penting dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan perusahaan milik negara.
