Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan yang menarik perhatian dalam kasus gratifikasi senilai Rp16,6 miliar yang melibatkan eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Artikel ini akan membahas detail putusan tersebut serta menyajikan rangkuman lengkap dari isi artikel ini.
Rafael Alun Trisambodo dan Ernie Meike Torondek Ditolak Eksepsi di PN Jakpus
Keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin (18/9) telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, dalam kasus gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar yang terkait dengan perpajakan.
Dalam pembacaan putusan sela tersebut, Hakim Ketua Suparman Nyompa menyatakan, “Kami memutuskan bahwa penolakan terhadap nota keberatan oleh penasihat hukum terdakwa adalah keputusan yang benar.”
Hakim kemudian memberikan instruksi kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk tetap melanjutkan proses pembuktian terkait dengan perkara ini.
Suparman menambahkan, “Kami memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini, yang memiliki nomor perkara No.75/Pid.Sus-Tipikor/2023 PN Jakpus, tetap dilanjutkan.”
Sidang selanjutnya, yang akan fokus pada pemeriksaan saksi-saksi, dijadwalkan akan digelar pada Senin (25/9) pekan depan. Rencananya, sidang akan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Rabu.
Implikasi Serius dan Proses Peradilan Lanjutan dalam Kasus Gratifikasi Kontroversial
Sebelumnya, Rafael dan istrinya, Ernie Meike Torondek, didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar yang terkait dengan perpajakan. Ernie adalah komisaris dan pemegang saham dari beberapa perusahaan, termasuk PT. Cubes Consulting, PT Bukit Hijau Asri, dan PT Artha Mega Ekadhana (ARME).
Menurut jaksa KPK Wawan Yunarwanto yang membacakan surat dakwaan pada Rabu (30/8), “Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137.”
Jumlah gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar tersebut diduga diterima oleh Rafael dan istrinya melalui sejumlah perusahaan, termasuk PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo. Hal ini juga terkait dengan jabatan mereka dan melanggar kewajiban atau tugas yang dimiliki oleh Rafael.
Tindakan Rafael ini dianggap melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 1 angka 25 UU 16/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-undang.
Dalam kasus ini, Rafael juga didakwa melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) I Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Putusan Majelis Hakim Terkait Kasus Gratifikasi Rp16,6 Miliar Eks Pejabat Ditjen Pajak: Eksepsi Ditolak
Dalam kasus ini, Rafael bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan. Putusan pengadilan menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, dan proses peradilan akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dijadwalkan pada Senin (25/9) pekan depan.
Kasus ini memiliki implikasi serius terhadap pelaksanaan hukum dan perpajakan di Indonesia, mengingat keterlibatan sejumlah perusahaan dalam dugaan gratifikasi ini. Rafael juga didakwa melanggar berbagai pasal hukum yang berpotensi mendatangkan konsekuensi hukum yang serius.
