- Legislator PKS di DPRD Jember mencium aroma tidak sedap terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek pembangunan fisik di lingkungan pemerintah daerah. Proyek Infrastruktur Jember Dibongklar Politikus PKS
- Praktik ini disinyalir melibatkan jaringan pihak tertentu yang membatasi akses kontraktor lokal yang kompeten untuk berkompetisi secara sehat.
- DPRD Jember didesak segera menggunakan fungsi pengawasannya guna memastikan penggunaan APBD sektor infrastruktur berjalan transparan dan akuntabel.
Politisi PKS Ungkap Dugaan Praktik Pengkondisian Proyek Infrastruktur Jember yang Rugikan Publik
JEMBER, MEMO
– Iklim pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember tengah diterpa isu miring seiring munculnya tudingan mengenai adanya “main mata” dalam proses tender pembangunan infrastruktur.
Dugaan ini dilempar oleh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nanang Mohammad Nasir, yang secara vokal menyoroti adanya pola pengkondisian proyek yang sistematis.
Menurutnya, skema pengaturan ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam dunia usaha, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan fisik yang dibiayai oleh uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kritik tajam Nanang muncul setelah adanya pengaduan dan pengamatan terhadap beberapa prproses lelangi dinas teknis terkait. Ia menduga bahwa pemenang tender seringkali sudah ditentukan sebelum proses lelang secara resmi mencapai tahap akhir.
Hal ini terlihat dari adanya persyaratan teknis yang dirasa terlalu spesifik dan hanya bisa dipenuhi oleh segelintir perusahaan tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dampaknya, banyak pengusaha jasa konstruksi lokal di Jember merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
“Jika praktik pengkondisian ini terus dibiarkan, maka semangat kompetisi yang jujur akan mati. Kita tidak ingin ananggaran infrastrukturang nilainya miliaran rupiah hanya dinikmati oleh kelompok itu-itu saja, sementara kualitas pekerjaannya justru dipertanyakan karena adanya beban ‘fee’ di awal,” tegas Nanang dalam keterangannya di hadapan media.
Ia menambahkan bahwa integritas proses pengadaan merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance.
Lebih lanjut, politisi PKS ini meminta agar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jember lebih transparan dan berani melawan tekanan dari pihak manapun.
Selain itu, ia mendorong Komisi C DPRD Jember untuk segera memanggil dinas terkait guna melakukan klarifikasi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP). Fokus utamanya adalah mengevaluasi prosedur lelang yang sudah berjalan serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan pelaksana proyek jalan, jembatan, maupun gedung pemerintah.
Dugaan pengkondisian ini menjadi ujian besar bagi komitmen antikorupsi di Kabupaten Jember. Publik menantikan langkah nyata dari instansi berwenang untuk mengaudit proses-proses pengadaan yang mencurigakan tersebut.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan tidak ragu untuk masuk dan melakukan penyelidikan demi menyelamatkan keuangan negara.
Persoalan ini diprediksi akan terus bergulir di gedung dewan mengingat pentingnya sektor infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah.
Pengawasan publik kini menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas tinggi, bukan sekadar menjadi lahan bancakan oknum-oknum pencari rente.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
