Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, dengan alasan bahwa pencalonan Gibran telah menimbulkan masalah sejak awal. Meskipun mengetahui bahwa permintaan mereka mungkin sulit dikabulkan, mereka memilih untuk mempertahankan langkah konstitusi demi menjaga demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, pihak Prabowo-Gibran menanggapi gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa permintaan diskualifikasi yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar terlambat dan tidak konsisten. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah dilakukan secara sah, dan menunjukkan keanehan bahwa gugatan diajukan setelah Pilpres 2024 selesai.
Lebih lanjut, Yusril mengingatkan bahwa sengketa proses administratif harus diselesaikan sebelum tahapan Pilpres 2024 berlanjut, dan bahwa mempertanyakan hal-hal administratif setelah pilpres selesai adalah tidak tepat. Meskipun demikian, pihak Prabowo-Gibran siap untuk menjawab semua dalil yang diajukan oleh pemohon di MK, dengan menyiapkan argumentasi hukum yang kuat. Mereka percaya bahwa MK akan memahami kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pilpres, dan bahwa putusan yang akan diambil akan sesuai dengan hukum dan konstitusi.
Drama Politik: Perselisihan Capres-Cawapres Hantui Pasca Pemilu
Pertarungan politik pasca-pemilu semakin meruncing dengan kedua kubu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan diskualifikasi terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Meskipun harapan untuk perubahan besar mungkin tipis, kedua belah pihak tetap bersikeras memperjuangkan kepentingan politik mereka di panggung hukum. Situasi ini menunjukkan tegangnya dinamika politik Indonesia pasca-pemilu yang berdampak pada stabilitas politik negara.
