Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah mengungkapkan bagaimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar bahwa Indonesia telah kalah dalam kasus gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa (UE) melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Gugatan ini berkaitan dengan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh Indonesia pada tahun 2019.

Bahlil menyampaikan bahwa setelah Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, ia segera berbicara langsung dengan Presiden Jokowi untuk berdiskusi mengenai hal ini. Presiden Jokowi menanggapi dengan bijak, mengingatkan bahwa sebagai seorang pemimpin, ia harus memimpin dengan kuat, terlepas dari latar belakangnya sebagai “orang kampung.” Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki pemerintahan dan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa tidak boleh ada penyerahan terhadap negara mana pun yang berusaha menekan Indonesia dalam kasus Uni Eropa di WTO.

Dalam kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Bahlil di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tanggal 24 Agustus 2023, Bahlil juga menjelaskan alasan di balik gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO. Ini terkait dengan pergeseran global menuju energi hijau dan industri yang ramah lingkungan.

Kebutuhan akan nikel sangat penting dalam mendukung perkembangan ini, terutama sebagai bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Bahlil menjelaskan bahwa baterai kendaraan listrik terbuat dari empat bahan, yaitu nikel, kobalt, mangan, dan lithium. Indonesia memiliki tiga dari empat bahan baku tersebut, kecuali lithium.

Bahlil mengungkapkan bahwa negara-negara lain, termasuk Uni Eropa, mungkin tidak ingin melihat industri Indonesia berkembang karena hal ini dapat mengancam posisi mereka di pasar internasional. Hal ini kemudian berujung pada gugatan di WTO, yang merupakan bagian dari politik luar negeri global yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan industri Indonesia.

Dampak dan Strategi Indonesia Menghadapi Gugatan Uni Eropa di WTO

Staf Khusus Menteri Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan, juga memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Uni Eropa saat ini sedang menerapkan aturan Enforcement Regulation terhadap Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk menilai kerugian yang mungkin dialami oleh negara-negara UE akibat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap aktif dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingannya di WTO. Proses sengketa larangan ekspor bijih nikel Indonesia di WTO masih berlanjut, dan majelis banding belum terbentuk.

Oleh karena itu, Bara menekankan pentingnya Uni Eropa menghormati prosedur di WTO dan memperhatikan bahwa Indonesia akan mengikuti asas prosedural dalam proses ini.

Sebagai informasi tambahan, Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah dalam pembentukan Enforcement Regulation setelah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan dalam gugatan sebelumnya ke WTO. Hal ini memungkinkan Uni Eropa untuk menegakkan kewajiban internasionalnya jika perselisihan perdagangan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Para pemangku kepentingan Uni Eropa juga telah diberikan waktu untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Enforcement Regulation dalam kasus ini, yang dapat melibatkan pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Selain itu, Uni Eropa juga terus berusaha mencari solusi bersama atas sengketa mengenai bijih nikel ini dan mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Dampak Gugatan Uni Eropa di WTO terhadap Industri Bijih Nikel Indonesia