Dengan cadangan nikel yang terus menipis, Mulyanto menekankan bahwa Pemerintah harus secara serius mengelola sumber daya alam kritis ini dan merencanakan neraca nikel dengan baik.
“Saatnya Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan ekspor NPI (nickel pig iron) dan Feronikel serta moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk nikel setengah jadi. Sayang sekali jika kita hanya memproduksi dan mengekspor produk nikel dengan nilai tambah yang sangat rendah. Sampai kapan masyarakat Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari sumber daya nikel yang seharusnya melimpah di negeri ini?” tambahnya.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Sebagai informasi tambahan, Bakamla RI melalui Unsur KN Kuda Laut-403 berhasil mengamankan 3 kapal berbendera Indonesia yang bermuatan Nikel Ore Ilegal di Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa (14/11/2023). Jumlah bijih nikel yang diamankan dari ketiga kapal tersebut diperkirakan mencapai 31.000 MT.
Tantangan Serius Program Hilirisasi Nikel di Tengah Ancaman Ekspor Ilegal
Dalam menghadapi masalah ekspor nikel ore ilegal, Mulyanto dari Fraksi PKS memberikan sejumlah saran konkret kepada Pemerintah. Pertama, mendesak penangkapan semua pihak terlibat. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan bijih nikel.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Ketiga, menetapkan kebijakan pelarangan ekspor NPI dan Feronikel serta moratorium pembangunan smelter nikel setengah jadi. Dengan adanya 3 kapal bermuatan bijih nikel ilegal yang berhasil diamankan, Mulyanto memperingatkan bahwa fenomena ini mungkin hanya puncak gunung es, mengindikasikan perlunya tindakan serius untuk menjaga sumber daya alam kritis ini.
