Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan dibalik pembatalan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Keputusan ini berakar pada kondisi restrukturisasi keuangan dan likuiditas yang dihadapi perusahaan BUMN tersebut, serta masalah penurunan harga saham yang berkelanjutan.
Bagaimana kronologi keputusan ini dan dampaknya terhadap rencana penerbitan saham baru serta proyeksi Waskita ke depan?
Kronologi dan Alasan Dibalik Pembatalan Penyertaan Modal Negara (PMN)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menguraikan alasan dibalik pembatalan pemberian modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun kepada perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Meirijal Nur, Direktur Kekayaan Negara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, telah menjelaskan bahwa dana sebesar Rp3 triliun sebenarnya telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.
Namun, dalam prosesnya, Waskita Karya menghadapi restrukturisasi keuangan dan kekurangan likuiditas.
Di sisi lain, terdapat permasalahan dalam proses penerbitan saham baru oleh PT Waskita Karya. Meirijal juga menggarisbawahi penurunan terus-menerus harga saham Waskita, yang bahkan telah turun di bawah kisaran harga saat penerbitan saham baru.
Tidak hanya itu, perusahaan BUMN ini juga tengah menghadapi sejumlah tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari beberapa pemasok. Berbagai faktor ini mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan Waskita.
“Dengan situasi seperti ini, potensi penerbitan saham baru tidak mendapat respons yang cukup dari masyarakat, sehingga tujuan penerbitan saham untuk mendapatkan modal kerja dari publik tidak tercapai. Sebagai hasilnya, perusahaan tidak dapat mencapai perbaikan kinerja secara menyeluruh,” jelas Meirijal dalam jumpa pers terkait APBN KiTA pada hari Jumat (11/8).
Strategi Adaptif: Rencana Pengalihan Aset dan Langkah Restrukturisasi BUMN Karya
“Karena kondisi keuangan negara yang cukup berat ini, kami memutuskan untuk menunda penerbitan saham baru dan merencanakan untuk mengembalikan PMN ke kas negara,” tambahnya.
Akhirnya, Komite Privatisasi memutuskan bahwa dana PMN sebesar Rp3 triliun tersebut harus dikembalikan oleh Waskita Karya ke kas negara. Begitu juga dengan penerbitan saham baru yang akhirnya dibatalkan.
Meirijal juga merespons polemik seputar nasib dana negara ini. Dia mengakui bahwa ada pembicaraan mengenai pengalihan aset ke perusahaan PT Hutama Karya (Persero).
“Memang ada rencana dari Hutama Karya untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa jalan tol yang sedang dikerjakan atau dimiliki oleh Waskita. Namun, rencana ini masih dalam tahap diskusi dan perencanaan. Belum ada keputusan pasti mengenai bagaimana dan kapan pengalihan ini akan dilakukan,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa dana sebesar Rp3 triliun akan dialihkan ke perusahaan Hutama Karya. Nantinya, Hutama Karya akan mengambil alih sejumlah aset yang dimiliki oleh Waskita.
Erick juga menyatakan bahwa proses penggabungan antara dua perusahaan BUMN ini membutuhkan waktu. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa proses restrukturisasi perusahaan BUMN ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu.
Batalnya Penyertaan Modal Negara ke Waskita Karya: Evaluasi Keuangan dan Proyeksi Masa Depan
Dalam jangka pendek, Waskita Karya perlu mengatasi hambatan finansial dan likuiditas guna mendukung stabilitas. Namun, tantangan ini juga bisa menjadi momentum untuk mengkaji kembali strategi bisnis, mengoptimalkan kolaborasi dengan BUMN lain, serta mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.
