Hashim menyatakan bahwa salah satu kontrak senjata mengalami peningkatan harga sebesar 1.250 persen dari harga aslinya.
“Ada satu kontrak yang harganya naik 1.250 persen. Harga senjata yang aslinya 800 dolar per senjata senapan canggih, ketika sampai ke meja Prabowo, harganya sudah mencapai 10.800 dolar,” ujar Hashim di Jakarta Pusat pada Rabu (15/11).
Hashim menegaskan bahwa peningkatan harga merupakan penyakit dalam sistem di Indonesia. Ia menyoroti bahwa praktik-praktik tidak sah seperti itu merugikan keuangan negara.
Ia menceritakan bahwa saat itu, ia melaporkan hal tersebut kepada kakaknya. Awalnya, Prabowo tidak percaya bahwa ada peningkatan harga sebesar itu.
Namun, setelah ditelusuri, Prabowo akhirnya percaya dan memutuskan untuk membatalkan semua kontrak yang terindikasi korupsi.
“Dia [Prabowo] membatalkan semua kontrak senilai Rp51 triliun. Daripada membiarkan korupsi terjadi, karena dia yakin itu korupsi,” kata Hashim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Berdasarkan hal ini, Hashim menyatakan bahwa kelakuan tidak pantas di Indonesia telah melebihi batas dengan mencuri uang rakyat.
“Bagi orang yang membayar pajak, sebagian uang mereka, sekitar 30 hingga 35 persen, digunakan untuk hal yang tidak benar,” ungkapnya.
Peningkatan Anggaran Alutsista dan Langkah Tegas Prabowo: Melindungi Keuangan Negara dari Kerugian Besar
Temuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait peningkatan anggaran yang signifikan dalam pembelian alutsista mencapai titik kritis, dengan dugaan markup mencapai seribu persen. Langkah tegas yang diambil, seperti pembatalan kontrak senilai triliunan rupiah, menunjukkan komitmen untuk melindungi keuangan negara dari potensi kerugian yang besar akibat praktik markup ini.
Keputusan tersebut juga didasarkan pada keterlibatan lembaga pemeriksa keuangan dan pemberantasan korupsi untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, menyoroti bahwa kerakusan dalam praktik markup di Indonesia telah mencuri uang rakyat secara besar-besaran, yang menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan publik.
Langkah-langkah ini menunjukkan keputusan tegas dalam menghadapi praktik-praktik tidak etis yang berpotensi merugikan negara.
