Berlandaskan legalitas yang sah tersebut, Kangmas Bagas kemudian menyampaikan inti dari aspirasi mereka, yakni mengenai hak para atlet PSHT Cabang Kabupaten Blitar yang selama ini terhambat dalam pengembangan karier mereka.
“Kami memiliki ratusan atlet pencak silat berpotensi yang siap membawa nama baik Kabupaten Blitar. Namun, sangat disayangkan, selama ini atlet-atlet kami tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kejuaraan resmi, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional,” ungkap Kangmas Bagas dengan nada prihatin.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Permasalahan utamanya, lanjut Kangmas Bagas, adalah ketiadaan naungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar. “Tanpa dinaungi KONI, pintu untuk berpartisipasi dalam ajang resmi yang diakui menjadi tertutup rapat. Padahal, prestasi mereka adalah kebanggaan daerah. Kami memohon agar DPRD Kabupaten Blitar menggunakan kewenangannya untuk menjembatani dan memperjuangkan hak atlet kami agar dapat diakomodir penuh oleh KONI,” pintanya.
Ia berharap, dengan dukungan DPRD, diskriminasi terhadap atlet PSHT dapat diakhiri, sehingga mereka bisa bersaing secara sehat dan menyumbangkan medali untuk Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Menyambut aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menyatakan rasa hormatnya atas langkah tertib hukum yang diambil PSHT Cabang Kabupaten Blitar. Ia memastikan bahwa lembaga legislatif siap mengakomodir aspirasi tersebut.
“DPRD Kabupaten Blitar akan mengakomodir aspirasi ini. Kami akan segera berkoordinasi dengan Komisi terkait dan juga mengundang pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya KONI Kabupaten Blitar. Setiap atlet Blitar, apapun organisasinya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi,” tegasnya.**
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
