Semisal, kata Herman, dibahaskan kembali secara gabungan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan. “Kami siap memfasilitasi pertemuan tersebut di Komisi II DPR,” terangnya.
Ketika melakukan kampanye di Bandung Jawa Barat, tiga tahun lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla janji menjadikan para pamong desa menjadi PNS denga pendapatan disamakan dengan PNS golongan IIA. Lalu program tersebut dimasukkan Nawacita. Namun hingga akhir sekarang pemerintahannya berakhir, Jokowi-JK tak pernah menindaklanjuti janji janjinya.
Baca Juga: Layangkan Somasi!!! Begini Pernyataan LSM GAP Terkait Proyek Pembangunan Syeh Wasil Kota Kediri
