Blitar, Memo
Suasana Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi pesta demokrasi internal, kini justru dibayangi kontroversi sengit. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Blitar secara resmi menembakkan kritik tajam, menolak mentah-mentah klaim terpilihnya Mardiono secara aklamasi.
Baca Juga: PSHT Kabupaten Blitar Murka! Pemkab Dituding Fasilitasi Kegiatan Ilegal Berkedok Halal Bihalal
Sikap politik ini disampaikan melalui siaran pers, yang menuding klaim tersebut sebagai “kebohongan besar” dan “manipulasi politik” yang secara serius mencederai marwah partai.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, H. Agus Zunaidi, SE, menegaskan bahwa apa yang diklaim di luar arena sama sekali tidak mencerminkan realitas yang terjadi di dalam sidang muktamar. Ia membeberkan sejumlah fakta yang menguatkan penolakan mereka, menunjukkan bahwa proses muktamar jauh dari kata mulus.
Baca Juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?
“Pertama, hingga malam hari sidang muktamar masih berlangsung dengan sejumlah agenda yang belum tuntas. Kedua, laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP ditolak secara terbuka oleh forum.
Ketiga, suasana sidang justru memanas, bahkan terdengar seruan lantang ‘yang gagal mundur’ dari para peserta,” papar Agus Zunaidi, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga: Syawalan 1447 H di Ponpes Wali Barokah, Dandim 0809/Kediri Pesankan Ini
Atas dasar dinamika yang ricuh tersebut, DPC PPP Kota Blitar menyimpulkan bahwa klaim aklamasi Mardiono adalah klaim sepihak. “Mardiono tidak terpilih secara aklamasi. Itu adalah klaim sepihak yang dibuat tanpa dasar hukum dan tanpa melalui prosedur organisasi yang benar,” tegasnya.
Menolak Rekayasa, Mendukung Perubahan
