“Kita tidak menukar data, tapi memastikan keselarasan. Misalnya, data dari Dukcapil akan digunakan untuk keperluan kesehatan tanpa lagi mengisi formulir yang berbeda-beda. Ini bukan hanya soal data individu, melainkan data yang terintegrasi,” jelasnya.
Pemerintah sedang mempersiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan menggabungkan semua data dan aplikasi dari berbagai lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Baca Juga: Konsisten Dukung TNI/ Polri KAI Daop 7 Madiun Berikan Diskon Tarif Mudik
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyatakan optimis bahwa PDN akan selesai dan mengintegrasikan data pada Oktober 2024 mendatang. Konsolidasi data pemerintah akan dilakukan secara bertahap setelah PDN selesai dibangun tahun depan.
Saat ini, data disimpan sementara di pusat data nasional. Upaya integrasi akan didukung oleh Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengatur tata kelola klasifikasi data dalam lingkup publik.
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
“Peraturan menteri masih dalam proses finalisasi,” tambah Budi.
PDN diharapkan menjadi infrastruktur yang mendukung integrasi dan keselarasan semua sistem dan data pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta pengambilan kebijakan yang lebih baik.
Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Menuju Era Identitas Digital: Optimasi Layanan Publik dan Penghapusan Penggunaan Fotokopi KTP
Pemerintah Indonesia mempersiapkan peralihan menuju identitas digital sebagai gantinya penggunaan KTP pada layanan publik. Cahyono Tri Birowo menekankan pentingnya integrasi data pemerintah guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan sistem digital ID, proses autentikasi menjadi lebih efisien tanpa perlu berulang kali mengisi data pada setiap lembaga. Pendekatan ini diharapkan meminimalisir penggunaan fotokopi KTP pada berbagai layanan, mengoptimalkan kecepatan serta efisiensi akses warga terhadap layanan pemerintah.
