Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkenalkan langkah signifikan dengan pelaksanaan penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai pertengahan 2024. Langkah ini diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, yang menegaskan bahwa implementasi ini akan bergantung pada penyelesaian sistem yang sedang dalam pembangunan. Bagaimana dampaknya pada wajib pajak dan apa yang harus mereka lakukan? Simak rinciannya di bawah.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Langkah DJP: NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Wajib Tahu!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pelaksanaan dan penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dilakukan sepenuhnya mulai pertengahan tahun 2024.
Informasi ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, yang menjelaskan bahwa implementasi ini akan dilakukan setelah selesai dibangunnya sistem yang sedang dalam pembangunan saat ini.
“Implementasi penuh NIK sebagai NPWP direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan 2024 bersamaan dengan implementasi core tax,” ujar Dwi Astuti pada hari Jumat (8/12).
Dwi juga menyatakan bahwa saat ini pihak DJP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang akan terlibat dalam interoperabilitas dengan sistem informasi DJP, termasuk lembaga perbankan dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya.
Baca Juga: Bola Mata Kering Sebabkan Ketajaman Penglihatan Berkurang
“Setiap pihak sedang menyesuaikan sistem informasi mereka untuk memastikan bahwa tidak akan ada hambatan saat implementasi core tax dilakukan,” tambahnya.
