“Hal ini sejalan dengan slogan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ‘Dirgahayu RI ke-80 tahun, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menanggapi isu tambang ilegal yang merugikan negara.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
“Pemerintah daerah akan menangani masalah tersebut secara linier dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tamdasnya.
Ia menambahkan, bahwa sebelum pidato kenegaraan, telah ada regulasi baru yang diharapkan dapat membantu Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal, khususnya dalam pendanaan program spesialisasi tambang.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
“Secara linier, kita harus tetap fokus pada isu tambang ilegal, karena ini merugikan negara. Regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan potensi APBD kita,” imbuhnya.
Ratna Dewi memastikan, bahwa program-program pemerintah akan tetap berjalan sesuai proses yang ada.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
“Saya tegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. **
