MEMO, Tidore: Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengadakan Rapat Koordinasi Program Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2023.
Rapat ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta melawan praktik korupsi.
Kota Tidore Kepulauan telah meraih sejumlah prestasi yang mencerminkan keseriusan mereka dalam mewujudkan pencegahan korupsi.
Terima Kasih KPK RI atas Perhatian terhadap Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bekerja sama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengadakan Rapat Koordinasi Program Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2023.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota.
Dalam sambutannya, Walikota Tidore Kepulauan, yang dibacakan oleh Ismail Dukomalamo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Ia juga menyampaikan sejumlah prestasi Kota Tidore Kepulauan sebagai bukti komitmen mereka dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Harapan untuk Masa Depan Lebih Baik dalam Pencegahan Korupsi di Kota Tidore Kepulauan
“Ini merupakan kebanggaan dan tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” ungkap Ismail Dukomalamo.
Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi, Ismail Dukomalamo menyebut beberapa prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Prestasi tersebut meliputi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (LKPD) tahun 2022 yang dinyatakan sebagai “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 dengan kategori nilai B (62,44), hasil Evaluasi (perdana) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan kategori nilai C (49,38), serta capaian MCP Pemda Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 yang berada dalam zona hijau dengan nilai 77,32.
“Potret kinerja capaian MCP tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 4 area fokus pencegahan korupsi yang belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, saya meminta perhatian serius Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja terkait, terutama BPKAD, BKPSDM, dan BAPELITBANG, untuk melaksanakan upaya pencegahan korupsi sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2023,” ujar Ismail Dukomalamo.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V KPK RI, Dian Patria, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ini adalah kunjungannya yang ke berapa kalinya ke Kota Tidore Kepulauan.
Ia menggambarkan Kota Tidore sebagai kota yang memiliki suasana sakral dan tenang, serta memiliki jejak sejarah yang meluas hingga ke Papua.
“Saya senang berada di Kota Tidore Kepulauan. Di Tidore, suasana terasa sakral dan tenang. Tidore juga memiliki jejak kejayaan Sultan Tidore yang meluas dari Tidore hingga ke Papua, dan wilayahnya sama. Jadi, kunjungan kami tidak akan lengkap tanpa belajar banyak di Tidore, bahkan sampai ke Fak-Fak dan Kaimana,” ucap Dian Patria.
Dian Patria juga menyatakan bahwa Sekretaris Daerah telah menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah meraih sejumlah prestasi, seperti opini WTP, LAKIP dengan kategori nilai B, MCP, dan LHKPN yang mencapai 100 persen baik di eksekutif maupun legislatif. Dian berharap Kota Tidore Kepulauan dapat mempertahankan prestasinya dengan lebih mengoptimalkan capaian MCP.
“Kita patut mengapresiasi capaian prestasi ini. Kota Tidore Kepulauan sudah baik, namun kita harus berhati-hati agar tidak tercemar. Meskipun sudah baik, bukan berarti praktik korupsi tidak terjadi. Dengan adanya rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi ini, saya berharap Kota Tidore dapat menjadi lebih baik lagi dan memberikan contoh bagi daerah lain,” tutup Dian Patria.
Ridwan Hadji, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan kepada rri.co.id pada Jumat (23/6/2023) bahwa hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut adalah Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Para Pimpinan OPD, serta Camat se Pulau Tidore.
Rapat koordinasi ini memberikan perhatian khusus terhadap capaian dan prestasi Kota Tidore Kepulauan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Kota tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah, nilai yang baik dalam Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta mencapai zona hijau dalam capaian MCP.
Meskipun telah mencapai prestasi yang baik, masih terdapat area-area fokus pencegahan korupsi yang perlu dikelola secara lebih optimal.
Pemerintah dan instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi guna menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Tidore Kepulauan, serta memberikan contoh bagi daerah lain.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
