Kediri, Memo –
Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, bahkan dengan sentuhan inovasi digital yang inklusif. Hal ini disampaikan oleh Dian Arlesti Lukman (Arlis), Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, dalam sosialisasi E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Kamis (11/9).
Baca Juga: Kota Kediri Bidik Tuan Rumah Porprov Jatim 2029 Sport Tourism Kediri Dongkrak Ekonomi Kota
Acara bertajuk “Transparansi Publik di Era Digital” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini menjadi panggung bagi Kabupaten Kediri untuk memamerkan pencapaiannya.
Di hadapan ratusan audiens, Arlis menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Kediri berhasil meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 dengan skor tinggi 95,91. Capaian ini menempatkan Kediri di peringkat keenam terbaik dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Baca Juga: Pelatihan Penanganan Stroke Tenaga Kesehatan Kediri Tekan Risiko Kematian
Inovasi utama yang disosialisasikan adalah E-PPID berbasis kearifan lokal. Arlis merinci sejumlah pengembangan yang membuat layanan ini semakin maju dan inklusif:
Layanan Disabilitas: PPID Kabupaten Kediri kini menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk alat bantu pembaca layar dan berbagai fitur aksesibilitas lainnya.
Baca Juga: Peningkatan Kapasitas Admin Halo MasBup Penting, Ini Terobosan Diskominfo Kab Kediri
Aplikasi Mobile: Ke depan, PPID Kediri direncanakan akan diluncurkan dalam bentuk aplikasi smartphone. Tujuannya adalah mempermudah akses informasi publik yang inklusif, mendukung transparansi melalui fitur pengajuan permohonan, dan menyederhanakan proses pelayanan informasi.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang membuka acara secara virtual, mendukung penuh upaya ini. Ia menyoroti tingginya penetrasi internet di Jawa Timur yang mencapai 82,19 persen (berdasarkan data APJII 2025), sedikit di atas rata-rata nasional.
“Dengan semakin luasnya akses internet, masyarakat kini lebih mudah menyampaikan permohonan informasi, aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah,” kata Sherlita. Ia berharap sosialisasi ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Acara tersebut turut menghadirkan narasumber lain seperti Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Rony Yusianto, yang memaparkan materi terkait pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, serta keynote speech dari Wakil Rektor II UIN Syekh Wasil Kediri, Muhammad Muhaimin, mengenai pengelolaan PPID. (Adv/Kominfo)
