Mendekati tahun Pemilu 2024, pemerintah kembali mengangkat isu tentang peningkatan subsidi untuk kendaraan listrik. Pada dasarnya, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam konteks kondisi ekonomi saat ini, apakah kebijakan ini benar-benar menjadi prioritas yang tepat?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan subsidi konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendukung langkah ini.

Pertanyaan muncul dari Achmad Nur Hidayat, seorang ahli kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, yang berpendapat, “Namun, ketika jutaan rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan harga makanan terus merangkak naik, apakah tambahan subsidi ini benar-benar relevan?” Pendapat ini disampaikan melalui keterangannya pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Achmad melihat bahwa kendaraan listrik saat ini masih dianggap barang mewah yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun peningkatan subsidi mungkin dapat memikat beberapa segmen masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, namun bagi mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, ini mungkin bukan pilihan yang realistis.

Menurut Achmad, jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, prioritas utama seharusnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan inflasi, terutama harga bahan makanan. Kendaraan listrik, meskipun penting untuk masa depan yang berkelanjutan, seharusnya bukan prioritas saat ini.

Dia menyatakan, “Bukankah lebih bijak untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sebelum melangkah ke kebijakan yang lebih futuristik?” CEO Narasi Institute menyuarakan pandangannya ini dengan tegas.

Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang beragam, kebijakan pemerintah harus mencerminkan keadilan ekonomi. Fokus pada subsidi kendaraan listrik tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak rakyat hanyalah tindakan yang tidak tepat.

Prioritas Kebijakan: Apakah Subsidi Kendaraan Listrik Langkah yang Tepat?

Ia memberikan saran, “Pemerintah seharusnya lebih fokus pada solusi jangka pendek yang dapat membantu rakyat mengatasi kesulitan ekonomi saat ini.”

Achmad kembali menekankan bahwa peningkatan subsidi untuk konversi kendaraan listrik adalah langkah yang salah dan tidak sesuai dengan arah mobilitas berkelanjutan. Sebagai gantinya, ia merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan pendekatan yang lebih praktis dan efektif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Pertama, sebelum mempertimbangkan peningkatan subsidi, pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur pengisian daya yang memadai telah tersedia dan dapat diakses di seluruh negeri.