Megawati merasa aneh bahwa Bung Karno dituduh memiliki keterlibatan dengan kelompok yang dinyatakan terlarang, padahal sebelumnya dia telah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup.
Dia menambahkan, “Pikirkan dengan tenang, pertimbangkanlah. Saya bahkan berpikir seperti ini, mengapa ayah saya tidak dapat berpikir seperti itu? Jika memang benar, mengapa dia harus terlibat, Bung Karno bekerja sama dengan sesuatu yang dinyatakan terlarang, sementara dia sudah menjabat sebagai presiden seumur hidup dengan nyaman.”
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Meskipun terdapat berbagai versi mengenai Supersemar, terdapat beberapa poin penting yang diakui oleh Orde Baru dan digunakan sebagai acuan.
Supersemar berisi perintah, salah satunya adalah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas pemerintahan serta kelancaran revolusi.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Surat tersebut juga memerintahkan Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), untuk menjaga keselamatan pribadi dan kewibawaan Sukarno sebagai kepala negara dan presiden.
Peristiwa Supersemar: Penyimpangan Sejarah yang Membuat Megawati Merenung
Dalam pandangannya, Megawati Soekarnoputri menyoroti ketidaksesuaian antara status presiden seumur hidup yang pernah diberikan kepada Bung Karno oleh MPRS dengan tuduhan kerjasama yang diarahkan padanya. Hal ini menghadirkan pertanyaan logis mengenai mengapa seorang pemimpin seumur hidup harus terlibat dalam hal-hal terlarang seperti yang disebutkan dalam Supersemar.
Peristiwa ini tetap menjadi sumber perdebatan dan perenungan sejarah yang penting dalam politik Indonesia. Sebuah tanda tanya besar yang menggantung, mengundang kita semua untuk lebih memahami latar belakang dan implikasi dari peristiwa ini dalam sejarah bangsa.
