Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan pemikirannya mengenai peristiwa Supersemar dan potensi penyimpangan sejarah yang terjadi di baliknya. Dalam acara peresmian Patung Bung Karno di Sleman, DIY, Megawati mencermati masa-masa akhir kepemimpinan ayahnya, Soekarno.
Dia mengajak untuk memahami isu ini secara obyektif, menghadirkan pertanyaan tentang mengapa presiden seumur hidup bisa dituduh bersekongkol dengan kelompok terlarang. Mari kita merenung dalam perjalanan berikutnya tentang peristiwa Supersemar.
Megawati Soekarnoputri Membeberkan Isu Penyimpangan di Balik Supersemar
Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dalam peresmian Patung Bung Karno di Omah Petroek, Sleman, DIY, pada hari Rabu (23/8), menyinggung isu penyimpangan dalam peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang mengakibatkan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Supersemar disebut sebagai surat perintah yang berisi instruksi dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kepada Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara pada tahun 1966.
Dalam acara tersebut, Megawati mengenang masa-masa akhir kepemimpinan ayahnya.
Baca Juga: Kecelakaan Tragis di Lokasi Bencana Longsor, Dua Polisi Terhimpit Truk Militer
Dia bertanya, “Mengapa, pada masa pemerintahan Pak Harto, saya dengan penuh hormat saya, atau pada masa Orde Baru, kita melihat adanya penyimpangan dalam sejarah sebenarnya?”.
Megawati menceritakan bahwa dia pernah diundang untuk berbicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Saat itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir secara objektif tentang rangkaian peristiwa Supersemar.
Dia menyampaikan pesannya dengan kata-kata, “Saat saya berbicara di Lemhannas, saya mengatakan kepada mereka, kalian harus berpikir, jangan melihat saya sebagai anaknya (Sukarno), tetapi berpikirlah secara logis dan obyektif.”
Megawati juga menyebut bahwa beberapa tahun sebelum diberhentikan, ayahnya telah diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Namun, Bung Karno kemudian dituduh bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 1966.
Pemikiran Megawati: Bung Karno dan Supersemar, Pertanyaan yang Tak Terjawab
“Masa Pak Harto mengambil alih, keluarlah sebuah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPR), yang mengatakan bahwa Supersemar adalah sumbernya, yang menyatakan bahwa Bung Karno harus diberhentikan karena ada indikasi kerja sama dengan PKI yang terlarang,” ujar Megawati.
