Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan pemikirannya mengenai peristiwa Supersemar dan potensi penyimpangan sejarah yang terjadi di baliknya. Dalam acara peresmian Patung Bung Karno di Sleman, DIY, Megawati mencermati masa-masa akhir kepemimpinan ayahnya, Soekarno.
Dia mengajak untuk memahami isu ini secara obyektif, menghadirkan pertanyaan tentang mengapa presiden seumur hidup bisa dituduh bersekongkol dengan kelompok terlarang. Mari kita merenung dalam perjalanan berikutnya tentang peristiwa Supersemar.
Megawati Soekarnoputri Membeberkan Isu Penyimpangan di Balik Supersemar
Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dalam peresmian Patung Bung Karno di Omah Petroek, Sleman, DIY, pada hari Rabu (23/8), menyinggung isu penyimpangan dalam peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang mengakibatkan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Supersemar disebut sebagai surat perintah yang berisi instruksi dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kepada Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara pada tahun 1966.
Dalam acara tersebut, Megawati mengenang masa-masa akhir kepemimpinan ayahnya.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
Dia bertanya, “Mengapa, pada masa pemerintahan Pak Harto, saya dengan penuh hormat saya, atau pada masa Orde Baru, kita melihat adanya penyimpangan dalam sejarah sebenarnya?”.
Megawati menceritakan bahwa dia pernah diundang untuk berbicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Saat itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir secara objektif tentang rangkaian peristiwa Supersemar.
Dia menyampaikan pesannya dengan kata-kata, “Saat saya berbicara di Lemhannas, saya mengatakan kepada mereka, kalian harus berpikir, jangan melihat saya sebagai anaknya (Sukarno), tetapi berpikirlah secara logis dan obyektif.”
Megawati juga menyebut bahwa beberapa tahun sebelum diberhentikan, ayahnya telah diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Namun, Bung Karno kemudian dituduh bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 1966.
Pemikiran Megawati: Bung Karno dan Supersemar, Pertanyaan yang Tak Terjawab
“Masa Pak Harto mengambil alih, keluarlah sebuah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPR), yang mengatakan bahwa Supersemar adalah sumbernya, yang menyatakan bahwa Bung Karno harus diberhentikan karena ada indikasi kerja sama dengan PKI yang terlarang,” ujar Megawati.
Megawati merasa aneh bahwa Bung Karno dituduh memiliki keterlibatan dengan kelompok yang dinyatakan terlarang, padahal sebelumnya dia telah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup.
Dia menambahkan, “Pikirkan dengan tenang, pertimbangkanlah. Saya bahkan berpikir seperti ini, mengapa ayah saya tidak dapat berpikir seperti itu? Jika memang benar, mengapa dia harus terlibat, Bung Karno bekerja sama dengan sesuatu yang dinyatakan terlarang, sementara dia sudah menjabat sebagai presiden seumur hidup dengan nyaman.”
Meskipun terdapat berbagai versi mengenai Supersemar, terdapat beberapa poin penting yang diakui oleh Orde Baru dan digunakan sebagai acuan.
Supersemar berisi perintah, salah satunya adalah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas pemerintahan serta kelancaran revolusi.
Surat tersebut juga memerintahkan Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), untuk menjaga keselamatan pribadi dan kewibawaan Sukarno sebagai kepala negara dan presiden.
Peristiwa Supersemar: Penyimpangan Sejarah yang Membuat Megawati Merenung
Dalam pandangannya, Megawati Soekarnoputri menyoroti ketidaksesuaian antara status presiden seumur hidup yang pernah diberikan kepada Bung Karno oleh MPRS dengan tuduhan kerjasama yang diarahkan padanya. Hal ini menghadirkan pertanyaan logis mengenai mengapa seorang pemimpin seumur hidup harus terlibat dalam hal-hal terlarang seperti yang disebutkan dalam Supersemar.
Peristiwa ini tetap menjadi sumber perdebatan dan perenungan sejarah yang penting dalam politik Indonesia. Sebuah tanda tanya besar yang menggantung, mengundang kita semua untuk lebih memahami latar belakang dan implikasi dari peristiwa ini dalam sejarah bangsa.
