Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti tantangan dalam mengelola belanja anggaran saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dari tahun 2020 hingga awal 2022. Menurutnya, pada masa pandemi, penyerapan anggaran pemerintah terlihat seperti dilakukan dengan terburu-buru, yang sebagian besar dapat dimaklumi mengingat situasi yang sangat mendesak pada waktu itu.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam merancang program-program di tengah pandemi, pemerintah selalu melibatkan aparat penegak hukum, kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contohnya, seperti dalam pengadaan vaksin saat itu. Sri Mulyani menekankan pentingnya menentukan jumlah vaksin yang harus diadakan, penetapan harga yang wajar, dan upaya untuk mengamankan pasokan vaksin, meskipun pada saat itu vaksin masih dalam proses pengembangan.

Semua langkah ini dilakukan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan akses terhadap vaksin.

Strategi Sri Mulyani: Transparansi dan Integritas dalam Penanganan Anggaran Pandemi

Meskipun demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyerapan anggaran dilakukan dengan integritas, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Apalagi, selama pandemi, setiap tahapan pengambilan keputusan direkam dengan baik.

Ini dikarenakan semua pertemuan dan diskusi dilakukan secara virtual melalui platform zoom. Sri Mulyani menekankan bahwa jika terdapat temuan korupsi atau penyimpangan, pihak berwenang berhak melakukan pemeriksaan.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pada masa itu, banyak pihak merasa khawatir dalam mengambil keputusan, dan itulah sebabnya Kementerian Keuangan selalu merekam seluruh percakapan yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa keputusan rapat-rapat tersebut semuanya diambil melalui pertemuan virtual karena pertemuan langsung masih sulit dilakukan, terutama pada paruh pertama tahun 2021 hingga semester pertama 2022, di mana varian Delta menjadi dominan.

Integritas dan Transparansi: Sri Mulyani Ungkap Keputusan Kunci Penanganan Anggaran Saat Pandemi

Dalam menanggapi keadaan darurat pandemi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyerapan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan. Dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pengambilan keputusan direkam melalui platform zoom.

Meskipun situasi sulit, Menteri Keuangan menekankan bahwa integritas tetap menjadi prioritas, dan ia mengizinkan pihak berwenang untuk memeriksa potensi korupsi atau penyimpangan. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, keputusan rapat-rapat pun diambil secara virtual untuk memastikan kelancaran proses, khususnya selama varian Delta mendominasi pada 2021 hingga semester pertama 2022.