Tim Percepatan Reformasi Hukum, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan dalam membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Mereka berpendapat bahwa saat ini terlalu banyak anggota Polri yang ditempatkan dalam jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Polri.

Contoh jabatan yang dimaksud mencakup sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, dan komisaris di BUMN. Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI pada bulan September, Tim Percepatan Reformasi Hukum menyatakan bahwa praktik ini bertentangan dengan semangat TAP MPR Nomor VI/MPR tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mereka menegaskan bahwa salah satu aspek penting dari rekomendasi ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama TNI dan Polri, termasuk perannya dalam memastikan perkembangan demokrasi yang sehat dan konsisten dengan berbagai peraturan terkait. Dokumen yang dirilis pada bulan September ini menegaskan hal tersebut.

Selain itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyoroti bahwa praktik penempatan anggota Polri dapat menciptakan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lainnya untuk bersaing secara sehat dalam jabatan-jabatan tersebut.

Pencabutan PP Kontroversial: Langkah Jitu atau Tantangan Lingkungan?

Selain usulan tersebut, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga telah memberikan sejumlah rekomendasi lain kepada Presiden Jokowi. Totalnya, ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diajukan oleh Tim Percepatan.