Lebih dari seperempat populasi Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Meningkatkan kesejahteraan para petani harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Sayangnya, pencapaian tujuan ini masih jauh dari harapan, terutama karena pendekatan yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan belum cukup akurat.

Nilai Tukar Petani (NTP), yang selama ini dijadikan patokan utama dalam menilai kesejahteraan petani Indonesia, ternyata belum mampu mencerminkan secara menyeluruh pendapatan sebenarnya dan tingkat kesejahteraan mereka.

Alasannya, NTP hanya mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti perbandingan harga-harga tanpa memasukkan berbagai faktor penting seperti pekerjaan tambahan, kepemilikan aset pribadi, dan lain sebagainya.

Aditya Alta, yang menjabat sebagai Kepala Penelitian di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih tepat dalam memahami kesejahteraan petani. Penggunaan NTP saat ini dianggap terlalu terbatas karena hanya berfokus pada perbandingan harga, tanpa memperhatikan pendapatan sebenarnya dan biaya hidup yang harus ditanggung oleh para petani.

Penggunaan NTP belum bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai kesejahteraan petani karena fluktuasi harga hasil pertanian tidak selalu berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.

Saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani lebih difokuskan pada peningkatan produksi dan penyediaan bantuan sosial. Ini termasuk program subsidi dan bantuan dalam bentuk uang, bahan pokok, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Menurut Aditya, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengukur kesejahteraan petani. Pendekatan ini harus mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan keluarga mereka dengan lebih akurat, dengan mempertimbangkan konteks geografis, jenis tanaman yang ditanam, sumber penghasilan tambahan, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.

Aditya Alta: Menggagas Pendekatan Baru untuk Petani yang Lebih Bahagia

Kesejahteraan petani seharusnya dipandang sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor kontekstual, sumber penghidupan, kebijakan, dan institusi yang ada, serta strategi penghidupan yang mereka terapkan.

Meskipun sudah ada serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, namun masih terdapat kelemahan. Salah satunya adalah bahwa subsidi, selain bisa mengganggu pasar, juga hanya dapat memastikan kelangsungan hidup petani tanpa memberikan peningkatan yang signifikan pada kesejahteraan mereka.

Selain itu, bantuan berupa peralatan besar dan mesin cenderung diberikan kepada kelompok tani atau desa, bukan individu. Hal ini berpotensi memberikan keuntungan lebih besar kepada petani atau warga desa yang memiliki status sosial tertentu.

Di sisi lain, efektivitas bantuan sosial langsung sangat tergantung pada data penerima yang akurat. Beberapa program bantuan, seperti distribusi sembako melalui e-warong, seringkali dianggap merugikan petani lokal karena mengganggu pasar lokal.

Aditya menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani seharusnya melibatkan berbagai instrumen kebijakan dan memerlukan indikator yang akurat untuk mengukur perkembangan kesejahteraan mereka. Pengukuran ini seharusnya juga mempertimbangkan berbagai sumber penghidupan, jenis pendapatan dari usaha pertanian musiman, kepemilikan aset petani dan keluarganya, serta sumber daya lainnya.

Revolusi Pengukuran Kesejahteraan Petani: Mengatasi Tantangan untuk Kemajuan