MEMO – Kementerian yang fokus pada Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia (Kemendukbangga) menekankan betapa krusialnya peran data demografi. Pemanfaatan informasi kependudukan ini menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan yang menghasilkan kebijakan yang merangkul semua pihak dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki inisiatif untuk mewujudkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil karena keberadaan data yang komprehensif dan akurat merupakan hal yang esensial sebagai landasan dalam menyusun serta mengambil keputusan kebijakan yang efektif.
Pernyataan tersebut dilontarkan Isyana dalam acara sampingan bertajuk “Demographic Intelligence for Health Equity: Harnessing Data for Inclusive Policies and Universal Coverage”. Acara ini diselenggarakan oleh empat kantor regional UNFPA di sela-sela sidang CPD sesi ke-58 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.
Dalam kesempatan tersebut, Isyana menjelaskan bahwa data memegang peranan yang sangat vital dalam mengarahkan perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun secara nasional. Data yang memiliki kualitas tinggi dapat menjadi instrumen yang sangat berharga untuk memandu proses perencanaan, perumusan kebijakan, maupun pengambilan keputusan strategis.
“Dengan adanya data demografi yang akurat, perencanaan pembangunan dapat menjadi jauh lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Menurut pandangannya, pengintegrasian DTSEN ke dalam perencanaan sektor kesehatan penduduk akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menargetkan berbagai intervensi secara lebih efektif. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti ibu hamil dan lanjut usia.
“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi salah satu pilar kementerian yang mendukung penuh implementasi DTSEN, yang bersumber dari Pendataan Keluarga. Data ini sangat penting, contohnya dalam menentukan sasaran yang tepat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” jelasnya.
Wamen Isyana juga menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi dengan cara meningkatkan kapasitas serta partisipasi optimal penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan, dalam dunia kerja. Selain memberikan perhatian khusus kepada generasi muda melalui Program Pusat Informasi dan Konseling dan Generasi Berencana (Genre) Indonesia, pihaknya juga mendorong adanya kebijakan yang mendukung perempuan agar dapat kembali aktif bekerja setelah melahirkan.
“Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah melalui Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA). Program ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap fasilitas Tempat Penitipan Anak yang ramah anak, sehingga perempuan memiliki lebih banyak pilihan untuk kembali bekerja pasca melahirkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, program Makanan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk ibu hamil tidak hanya bertujuan untuk menekan angka stunting, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi perempuan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam proses memasak, membersihkan peralatan makan, serta mengantarkan makanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.
“Program ini dirancang dengan pendekatan padat karya dan memiliki tujuan ganda. Selain menyerap tenaga kerja perempuan, program ini juga bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dengan sasaran yang akurat berdasarkan data yang valid,” pungkasnya.
